MADIUN, beritalima.com- Inflasi menggerus kemampuan daya beli masyarakat. Tak heran, pemerintah getol menekan angka kenaikan harga tersebut. Utamanya, komoditi utama. Begitu juga di Kota Madiun, Jawa Timur. Pemkot setempat terus berupaya menekan laju infalsi dengan berbagai cara.
Salah satunya, dengan membentuk kelompok kerja (Pokja) pangan dengan mengandeng Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan instansi terkait, agar dioptimalkan.
‘’Inflasi menjadi masalah hampir disetiap daerah. Ini harus segera diantisipasi. Lebih baik mencegah daripada mengobati yang sudah terlanjur menimbulkan masalah,’’ kata Walikota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, saat Pembentukan dan Penyusunan Tugas Pokok Pokja Pangan TPID Kota Madiun, di meeting room Aston Hotel, Jumat 2 Maret 2018.
Menurutnya lagi, Pokja bakal bergerak menekan laju kenaikan harga komoditi utama di masyarakat. Salah satunya, beras. Walikota menegaskan, harga beras selalu menjadi perhatian tersendiri. Sebab, berdampak luas. Kebutuhan rumah tangga meningkat karena beras mahal. Belum lagi harga jual makanan di warung makan yang juga bakal naik. Sementara penghasilan masyarakat stagnan. Mau tidak mau, tuntutan kenaikan upah mengemuka. Perusahaan wajib meningkatkan upah karyawannya. Jika terus berlanjut, geliat ekonomi bakal lesu.
‘’Kalau harga beras naik, cukup terasa dampaknya dan bisa kemana-mana. Makanya, Pokja Pangan ini penting,’’ tegasnya.
Walikota berharap, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait optimal dalam Pokja Pangan ini. Bahkan, juga melakukan terobosan kreatif diluar tupoksi pokja yang juga berkaitan dengan inflasi.
Walikota mencontohkan, Disperta dan Ketahanan Pangan wajib melakukan maping kembali berapa tanah bengkok di Kota Madiun. Harapannya, tanah bengkok ini dapat dioptimalkan untuk produksi pertanian khususnya padi. “Jangan disewa-sewakan saja. Tetapi harus berfikir bagaimana ini bisa dioptimalkan,’’ ungkapnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Joko Raharto, menyebut, potensi inflasi di Kota Madiun cukup mengemuka. Salah satunya, disebabkan peningkatan tarif dasar listirk (TDL) dan pencabutan subsidi bagi rumah tangga pengguna listrik 900 volt. Ini cukup berdampak di Kota Madiun lantaran sebagian besar masyarakatnya menggunakan listrik 900 volt tersebut. “Pokja Pangan ini diharapkan dapat ikut menjaga stabilitas pangan khususnya di Kota Madiun,’’ harap Joko Raharto.
Ini, lanjutnya, penting mengingat banyak industri kecil berbasis pangan di kota dengan branding Kota Karismatik Madiun ini. Inflasi tidak hanya menggerus daya beli. Namun, juga menghambat laju pertumbuhan ekonomi hingga mematikan dunia industri.
‘’Pokja ini akan bekerja sama dengan pedagang besar hingga Bulog mengelar operasi pasar murni. Harapan kami inflasi dapat ditekan dan daya saing terjaga,’’ tandasnya. (Diskominfo).
