Bengkulu, beritalima.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu sahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019. Pengesahan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna ke-41 Masa Sidang Ketiga, Jumat kemaren (30/11/2018).
Dalam APBD 2019 ini, rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu melakukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) diakomodir dan disetujui oleh DPRD sebagai proyeksi pembiayaan daerah tahun depan. Hal ini disampaikan oleh Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bengkulu Suimi Fales.
“Berkaitan dengan pinjaman ke PT SMI, Banggar bersepakat,” ungkap Suimi Fales.
Politisi PKB ini mengatakan pinjaman tersebut sebesar Rp.250 miliar. Anggaran ini diperuntukkan untuk beberapa OPD. Rp.160 miliar dialokasikan ke Dinas PUPR untuk pembangunan infrastruktur.
“Sehingga diharapkan pada 2019 tidak ada jalan di Kota Bengkulu yang belum diaspal,” ujarnya.
Disampaikan Suimi, pinjaman sebesar Rp.70 miliar akan dialokasikan ke Dinas Perhubungan. Dana itu untuk pembangunan lampu jalan. Tujuannya untuk mengurangi beban tagihan listrik masyarakat dan menjadikan Kota Bengkulu terang benderang.
“Selanjutnya, Rp.20 miliar untuk penyelesaian dan perbaikan RSUD Kota Bengkulu,” sampainya.
Ia menambahkan, Banggar bersama TAPD juga menyepakati Rp.12 miliar untuk pembelian lahan yang masih dimiliki masyarakat di komplek perkantoran walikota. Sementara untuk program bantuan dana bergulir Satu Miliar Satu Kelurahan (Samisake) dibintangi oleh pihaknya.
“Dibintangi sampai ada audit BPK dan terlampir dalam berita acara,” sambungnya.
Defisit Anggaran
Di sisi lain, dalam APBD 2019 terdapat defisit anggaran. Pasalnya, pendapatan Kota Bengkulu diproyeksikan Rp.1,2 triliun yang terdiri dari PAD sebesar Rp.201 miliar, dana perimbangan Rp.946 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.64 miliar.
Sementara itu, belanja diproyeksikan Rp.1,4 triliun. Rinciannya belanja tidak lansung Rp.575 miliar dan belanja lansung Rp.871 miliar.
“Dalam rancangan mengalami defisit. Defisit itu dapat ditutup dengan pembiayaan daerah,” kata Suimi.
Pria yang akrab disapa Wan Sui menerangkan, Banggar merekomendasikan sumber PAD yang tidak capai target agar bekerjasama dengan pihak ketiga. Ia juga minta pemkot memberikan perhatian lebih pada OPD yang menghasilkan PAD.
“Penyusunan anggaran agar dapat lebih efisien dan efektif,” imbuhnya.
Ia menyampaikan ada penambahan dan pengurangan anggaran OPD.
“Hal ini lantaran dalam penyusunan APBD ini berdasarkan skala prioritas,” tutupnya.
Sementara itu, Walikota Bengkulu Helmi Hasan mengucapkan terimakasih dan apresiasi tinggi pada DPRD dan TAPD yang telah membahas APBD ini. Ia harap serapan APBD bisa dirasakan masyarakat karena APBD adalah salah satu penggerak ekonomi.
“Agar dapat dirasakan masyarakat realisasi APBD jangan di pertengahan atau di akhir tahun,” ungkap Walikota Helmi Hasan.
Ia juga mengapresiasi persetujuan legislatif terkait rencana pinjaman ke PT SMI. Menurutnya, pembiayaan dari BUMN itu akan digunakan untuk percepatan pembangunan.
“Kota Bengkulu bukan satu-satunya kota yang melakukan pinjaman ke PT SMI. Bandar Lampung, APBD jauh di atas kita, banyak kota (yang APBD-nya lebih besar dari Kota Bengkulu) juga mengambil posisi itu,” jelasnya.
Adik Ketua MPR RI ini berharap, dengan disahkannya APBD ini maka pada 2019 kita bisa melihat senyum di setiap gang karena jalannya mulus dan ada lampu yang menerangi.
“Bukan hanya lampu yang terang tapi hatinya juga menjadi terang,” pungkasnya. (ertk/mc)
