BANYUWANGI,Beritalima.com – Belum ditandatanganinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2025 oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Benculuk menuai sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Laskar Bali Shanti, Ahmad Kholik, yang juga merupakan warga Desa Benculuk.
Kholik menilai, sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, BPD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan tanpa sampai menghambat jalannya program pembangunan yang berdampak langsung kepada warga.
“BPD itu wakil masyarakat desa. Fungsi mereka memang mengawasi jalannya pemerintahan desa, tapi jangan sampai sikap yang diambil justru menghambat program pembangunan untuk masyarakat,” ujar Ahmad Kholik kepada wartawan.
Menurutnya, jika memang terdapat dugaan penyelewengan atau penyimpangan penggunaan anggaran, BPD memiliki jalur resmi untuk menindaklanjuti persoalan tersebut tanpa harus menahan penandatanganan APBDes.
“Kalau ada dugaan penyelewengan uang negara, BPD cukup melaporkan saja ke inspektorat atau lembaga pengawas. Tidak perlu sampai menahan tanda tangan APBDes, karena itu bisa berdampak pada pembangunan desa,” tegasnya.
Kholik menjelaskan, berdasarkan aturan pemerintahan desa, APBDes merupakan dasar hukum bagi pemerintah desa untuk menjalankan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta operasional pemerintahan desa dalam satu tahun anggaran. Dokumen tersebut harus disepakati bersama antara kepala desa dan BPD sebelum ditetapkan sebagai peraturan desa.
Apabila APBDes belum disepakati atau belum ditandatangani, maka pelaksanaan sejumlah program desa dapat tertunda karena pemerintah desa tidak memiliki dasar administrasi untuk menjalankan kegiatan maupun mencairkan anggaran.
“Kalau APBDes 2025 sampai hari ini belum juga ditandatangani, tentu program pembangunan desa bisa terhambat. Padahal masyarakat yang akan merasakan dampaknya,” jelasnya.
Menyikapi polemik tersebut, Kholik mengaku akan segera turun langsung untuk meminta penjelasan dari pihak pemerintah desa maupun BPD agar persoalan tidak berkepanjangan.
“Kami dari Laskar Bali Shanti akan turun tangan menanyakan langsung kepada pemerintah desa dan juga BPD supaya persoalan ini jelas. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena konflik internal,” kata tokoh yang sering dipanggil Haji Kholik.
Ia berharap kedua pihak dapat duduk bersama mencari solusi terbaik agar proses pemerintahan desa tetap berjalan dan program pembangunan yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan.
“Intinya kita ingin pembangunan desa tetap berjalan dan masyarakat tidak menjadi korban dari persoalan ini,” pungkasnya.(Rony//B5)
