Jakarta, beritalima.com |– . “APBN (Anggaran Penapatan Belanja Negara) itu jangan sampai habis hanya untuk gaji penyelenggara negara (PNS). Tapi, untuk penyelenggaraan negara. Karena itu, APBN harus berbasis program kerja, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan melalui Musrembang yang dipetakan oleh Bappenas RI, kata Anggota Koisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.
Ia membahasnya dalam diskusi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) dan Biro Pemberitaan DPR RI, bertajuk “Mengupas RAPBN 2025”, di Komplek Parlemen, Jakarta (27/8). Diskusi bertujuan memahami dan memprioritaskan anggaran APBN 2025 dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial.
Msbakhun menyampaikan APBN 2025 dengan nilai Rp3.500 triliun harus digunakan untuk prioritas penyelenggaraan negara. Untuk membangun SDM unggul. APBN akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan.
Sedangkan anggota Komisi XI DPR RI lainnya, Kamrussamad menambahkan, “ke depan, peran APBN harus kita manfaatkan untuk memperkokoh lompatan kemajuan sehingga Indonesia bisa keluar dari middle-income trap, yaitu dengan memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi dan membuka lebih banyak lapangan kerja.”
Jurnalis: Rendy/Abri
