TIMOR LESTE – Memahami bahwa Timor Leste ingin bergabung dengan ASEAN maka Board APHR (ASEAN Parliamentarians for Human Rights) pro aktif untuk mengundang para politisi Timor Leste untuk bergabung.
Eva K Sundari, anggtota Board APHR dan Ruth Panjaitan selaku Program Officer APHR, keduanya dari Indonesia berkunjung ke Parlemen Nasional di Dili, Jum’at (6/5) pagi waktu setempat.
Dua politisi dari Komisi A yaitu Antonio Eladio Faculto (Fraksi Fretilin) dan Maria Lurdes Bessa (Fraksi Demokrat) menemui Delegasi APHR. Mereka berdua antusias dan berketetapan untuk bergabung dengan APHR, sambil berjanji akan mengajak beberapa anggtota parlemen untuk bergabung.
Dari diskusi, mereka berharap dapat belajar dari APHR magaimana mengintegrasikan Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) ke dalam kerja parlemen, seperti legal drafting, penganggaran maupun pengawasan.
Sementara APHR balik memuji keberhasilan Timor Leste dalam meningkatkan prosentase perempuan dalam parlemen hingga mencapai 42 persen dalam waktu 15 tahun.
“Tetapi kita sepakat agar Parlemen ASEAN harus bekerjasama untuk memastikan agar pengintegrasian perekonomian ASEAN tidak boleh mengabaikan HAM.
Salah satu tantangan adalah bagaimana otoritas Komisi HAM ASEAN bisa diperkuat sebagai Komnas HAM Indonesia dan Timor Leste,” ujar Eva K Sundari yang juga anggota Komisi XI DPR RI itu.
Dalam kesempatan tersebut APHR juga mengundang delegasi Timor Leste datang ke Inaugural Forum of APHR yang akan diadakan di Bali pada bulan September 2016 yang akan datang.
Dan juga Town Hall Meeting di Dili yang merupakan pertemuan samping dari Asian People Forum.
“Mereka berjanji akan mengagendakan undangan APHR begitu ada tanggal yang pasti dari APHR,” pungkas politisi PDI Perjuangan ini
APHR adalah organisasi nirlaba yang didirikan pada Juni 2013, berisi anggota maupun mantan anggota parlemen dari negara-negara ASEAN.
Berkumpul dengan menggunakan posisi mereka yang unik dan cara inovatif untuk mencegah terjadinya diskriminasi, menjunjung kebebasan politik, dan mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di seluruh wilayah ASEAN. (*)
