JAKARTA, Beritalima.com– DPD RI mengapresiasi keputusan Pemerintah memberikan vaksin Covid-19 gratis kepada masyarakat. Kebijakan itu merupakan bukti Pemerintah memberikan jaminan kesehatan nasional kepada seluruh masyarakat di tengah wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang sudah hampir setahun melanda Indonesia.
“Ini menandakan Pemerintahan serius membangun ketahanan nasional di sektor kesehatan. Itu ditandai dengan adanya sistem jaminan kesehatan nasional yang memastikan seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat jaminan kesehatan,” ucap Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dalam Sidang Paripurna ke-7 DPD RI di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/1).
Untuk memastikan pemerataan pemberian vaksin ke seluruh masyarakat, kata Nono, DPD RI segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan kegiatan pengawasan di daerah. Karena itu, Nono meminta Komite III DPD RI melakukan pembahasan dengan Menteri Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional terkait program vaksinasi.
Senator dari Provinsi Maluku ini juga meminta Komite IV untuk melakukan pembahasan mengenai alokasi anggaran kesehatan agar dapat dikelola sesuai prinsip tepat sasaran dan manfaat. “Pimpinan mengharapkan para Senator ikut mengawasi program pemberian vaksin itu di Dapil mereka sehingga pemberian vaksin erah berjalan sesuai target yang ditetapkan.”
Dalam Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti itu juga mengagendakan laporan kegiatan anggota DPD RI di Dapil masing-masing. LaNyalla selain didampingi Nono juga Wakil Ketua DPD RI dari Dapil Bengkulu, Sultan Bachtiar Najamuddin serta Wakil Ketua DPD RI, Mahyuddin dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur.
Senator DPD RI dari Kalimantan Utara, Fernando Sinaga mengungkapkan, pandemi Covid-19 semakin memberatkan kehidupan masyarakat serta sektor usaha di daerah. Pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya ini dikhawatirkan memunculkan peningkatan angka kemiskinan masyarakat.
“Perlu mengantisipasi lonjakan kemiskinan akibat pandemi yang tidak sebanding dengan bantuan sosial yang diberikan Pemerintah pimpinan Presiden Jokowi. Perlu penyerdehanaan penyaluran bantuan sosial yang diimbangi dengan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah,” Fernando Sinaga. (akhir)
