MAKASSAR. Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTISI) Wilayah IX-A Sulawesi akan melakukan diskusi dan penyamaan persepsi soal Kampus Merdeka di Lantai 17 Unismuh Makassar, Selasa 18 Pebruari 2020, pada jam 12.30 WITA.
Demikian ditegaskan Ketua APTISI Wilayah IX-A Sulawesi, Prof Dr H Ma’ruf Hafidz, SH MH kepada media di Makassar, Senin sore (17/2/2020).
Dijelaskan, pada diskusi ini akan dihadiri Ketua Umum APTISI Pusat,
Dr H Budi Djatmiko.
Para pengurus diharapkan hadir agar lebih banyak saran dan masukan dalam peningkatan kualitas dan luaran pembelajaran di perguruan tinggi, tegas Guru Besar Ilmu Hukum UMI Makassar ini.
Pertemuan para pengurus APTISI Wilayah IX-A ini, akan menyamakan persepsi menyikapi kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim soal Kampus Merdeka, tegas aktifis pers mahasiswa di masanya ini, tegas Ketua Dewan Etik Dosen LLDIKTI IX Sulawesi ini.
Kebijakan Kampus Merdeka yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim. Pertama, otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS) untuk melanjutkan pembukaan atau pendirian program studi baru.
Kedua, pemberian hak bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi yang sedang ditempuh, serta perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS).
Ketiga, program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.
Nantinya, akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Ban-PT) tetap berlaku selama 5 tahun, namun akan diperbaharui secara otomatis.
Keempat, pemberian kebebasan bagi perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PT BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi perguruan tinggi badan hukum atau biasa disebut dengan PTN BH. (yahya).
