SURABAYA, Beritalima.com |
Armuji, SH.MH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi PDIP dengan tegas mengatakan jika tindakan pengalihan bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya ke daerah lain sangat berkaitan dengan unsur politik.
“Kan sudah tahu kalau wilayah Kota Surabaya itu menjadi episentrum wabah covid-19 karena datanya tertinggi di Jatim. Harusnya orang-orang Provinsi itu juga sudah tahu, apalagi mayoritas tinggal di Surabaya juga, termasuk Gubernur dan wakilnya, serta sekda dan jajaran lainnya,” ucap Armuji, Jumat (29/05/2020)
Armuji mengatakan jika kejadian ini seolah-olah menjadikan wilayah Kota Surabaya sebagai mainan. “Kok tega-teganya, padahal tahapannya jelas yakni melalui permintaan dan disanggupi. Jelas ini sebuah kesengajaan dan berarti ada unsur politis di dalamnya. Ada upaya pembiaran untuk wilayah Surabaya,” katanya.
Tidak hanya itu, Bakal Calon Wakil Wali Kota Surabaya 2020 dari PDIP ini juga menuding jika tindakan pengalihan bantuan tersebut sama dengan ‘menyandera’ wilayah Kota Surabaya agar kondisinya tetap seperti sekarang.
“Ini yang kami sesalkan. Kami juga sempat minta data juga dipersulit. Nggak transparan sama sekali datanya. Sepertinya mereka ini bermain sinetron. Bermain politik. Sangat politis sekali kalau sudah seperti ini,” protesnya.
Oleh karenanya, Armuji menyatakan jika harus dilakukan koreksi, karena sudah dinilai sebagai tindakan yang tidak bisa dibenarkan. “Kan ini soal nyawa. Kan mereka hanya sebagai koordinator saja, nggak punya kebijakan khusus. Yang punya itu ya Kota dan Kabupaten,’ ujarnya.
Diakhir paparannya, Armuji menambahkan jika pihaknya akan kembali memanggil semua pihak terkait melalui Komisi A DPRD Provinsi Jatim.
“Persoalan ini harus dipertanggung jawabkan. Kita akan bawa kasusnya di kegiatan fraksi. Dan komisi A akan memanggil lagi soal ini. Kalau merasa tidak manjadi bagian dari warga Surabaya, ya pindahkan saja kantor Gubernur ke daerah lain,” pungkasnya.(yul)
