SURABAYA, beritalima.com – Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur Arumi Bachsin meminta Ketua TP PKK Kabupaten/Kota semakin memperkuat peran PKK Desa di Jatim. Sebab PKK Desa merupakan ujung tombak dalam menjalankan dan menggerakkan program prioritas nasional dan Prov. Jatim. Diantaranya program pencegahan stunting, peningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), serta penurunan angka kemiskinan.
“Desa merupakan daerah yang sangat strategis untuk menyelesaikan permasalahannya masing-masing. Apalagi desa memiliki dana desa. Karena itu TP PKK Kabupaten/Kota ikut berperan memperkuat PKK di desa. Fungsi controllingnya harus diperkuat,” ujarnya saat menghadiri Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelola Progran Prioritas Nasional Provinsi Jawa Timur 2019 di Ballroom Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya, Senin (15/4).
Menurutnya, PKK adalah shadow government yang memiliki tugas yang sama dengan pemerintah. Jika PKK Desa bisa diperkuat maka bisa mensinkronkan program prioritas dalam implementasi 10 program PKK untuk mencegah stunting, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan IPM.
Selain memperkuat PKK Desa, dirinya juga meminta Ketua TP PKK Kabupaten/Kota bersama BKKBN menjadikan Posyandu sebagai pintu masuk utama dan perpanjangan tangan yang tidak hanya sebagai fungsi kontrol dan imunisasi, tetapi bisa untuk pendataan memantau jumlah stunting di daerah masing-masing.
Dijelaskan, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang, salah satu usaha yang telah dilakukan pemerintah adalah melalui penetapan Proyek Prioritas Nasional Penanggulangan dan pencegahan stunting yang dimulai pada 2017 dengan membentuk tim Intervensi yang terintegrasi dengan melibatkan beberapa kementerian/lembaga.
Lebih lanjut disampaikannya, pada 2018 proyek ini dilaksanakan secara serempak di 1.000 desa dari 100 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Di Jawa Timur terdapat 11 Kabupaten (110 Desa) yang menjadi sasaran proyek ini. Sedangkan pada 2019 dilaksanakan di 160 Kabupaten/Kota atau 1600 desa.
Pada 2019, lanjutnya, terdapat 12 Kabupaten (120 desa) di Jatim yang menjadi sasaran prioritas pencegahan dan penanggulangan stunting. Antara lain, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Probolinggo, Kab. Malang, Kab. Trenggalek, Kab. Nganjuk, Kab. Kediri, dan Kab. Lamongan.
Menurutnya, peran BKKBN dalam proyek ini pada kegiatan sensitif, yaitu melalui “Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan PUP serta melalui pengasuhan/parenting pada kelompok BKB, yang salah satunya adalah “Sosialisasi 1000 HPK pada keluarga baduta”.
“Pada tahun 2019 ini ditargetkan 315.181 keluarga baduta di Provinsi Jatim (terutama di 12 kabupaten sasaran stunting) terpapar 1.000 HPK,” katanya.
Terkait peningkatan IPM, Arumi memaparkan, kalau pada saat ini ada 10 kabupaten dengan IPM rendah yaitu 66.51 ke bawah. Sehingga wilayah tersebut diminta menjadi sasaran prioritas penggarapan program dari berbagai sektor agar peningkatan IPM lebih cepat.
“7 dari 10 kabupaten dengan IPM terendah tersebut adalah kabupaten prioritas wilayah sasaran Pro PN Pencegahan Stunting Tahun 2019, sehinggga diperlukan sinergitas dan respon yang tepat dan cepat agar peningkatan IPM segera dapat dilaksanakan bersama-sama dengan pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting,” jelasnya.
Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan pertemuan koordinasi berbagai sektor, dalam rangka membangun kerjasama dan sinergitas untuk meningkatkan IPM serta mencegah stunting, khususnya di wilayah sasaran stunting dan 10 wilayah IPM terendah di Jawa Timur.
Karena itu, IPM sangat penting dan harus tinggi, karena ke depan tantangan zaman berbeda. “Ditakutkan jika IPM rendah, yang kualitas manusianya lebih tinggi akan menggantikan kita,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Yenrizal Makmur melaporkan, pertemuan ini berlangsung selama dua hari 15-16 April 2019 dengan tema “Cegah Stunting, Tinggalkan Kemiskinan, Percepat Peningkatan IPM”. Peserta yang hadir sebanyak 100 orang termasuk Ketua TP PKK dari 15 kabupaten/kota. Dari 15 kabupaten/kota tersebut diantaranya ada 10 kabupaten/kota memiliki IPM rendah.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pakar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Prof. Dr. Haryono Suyono mengatakan, IPM tidak hanya tergantung pada orang miskin, tetapi orang kaya juga jika anaknya tidak bekerja bisa menurunkan IPM.
Selain itu, ia juga memaparkan, keluarga yang mempunyai anak balita dianjurkan untuk mempunyai kebun bergizi. Sebab pada dasarnya untuk membangun Indonesia sehat, perlu memelihara lingkungan yang sehat untuk keluarga sejahtera salah satunya melalui kebun bergizi.
Kepada PKK di Desa, lanjutnya, bisa mengikuti rembug desa untuk menyalurkan aspirasinya seperti menjaga kesehatan balita melalui BUMDes. Selain itu, PKK dengan UPPK dan UPPKs milik peserta KB diajak membangun jaringan supply untuk warung milik desa. (rr)
