SURABAYA, Beritalima.com|
Satu per satu kampus di Indonesia, termasuk di Surabaya berbondong-bondong mengikuti jejak UGM. Kali ini, giliran para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Katolik di Indonesia yang turut menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo.
Dalam momen Pertemuan Jaringan Pimpinan Perguruan Tinggi Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), para pimpinan kampus Katolik itu menyatakan sikapnya terkait keberlangsungan Pemilu 2024.
Berikut isi pernyataan sikap Jaringan Pimpinan Perguruan Tinggi APTIK tersebut.
“Kami para Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Katolik Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia (APTIK) sangat resah dengan kondisi di tanah air tercinta atas rusaknya tatanan hukum dan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu Serentak 2024.
Praktik penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, korupsi dan nepotisme serta penegakan hukum yang semakin menyimpang dari semangat reformasi dan konstitusi negara telah mengoyak hati nurani dan rasa keadilan bangsa Indonesia.
Untuk itu kami menyerukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap terselenggaranya Pemilu 2024 yang berkualitas, bermartabat, jujur dan adil:
1. Presiden dan segenap jajarannya harus menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan azas-azas pemerintahan yang baik serta memegang teguh sumpah jabatannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan memerangi kolusi, korupsi dan nepotisme serta melakukan penegakan hukum dengan tidak menggunakan sistem tebang pilih dan selalu menjunjung tinggi etika dalam bekerjanya.
2. Penyelenggara pemilu menjunjung tinggi azas pemilu yang LUBER JURDIL untuk menjamin hak setiap orang yang memiliki hak pilih agar dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas sesuai dengan hati nuraninya tanpa mendapat tekanan dalam bentuk apapun.
3. Aparat negara baik Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun Kepolisian Republik Indonesia Indonesia (POLRI) selalu bersikap netral dan tidak memihak pada pihak-pihak tertentu.
4. Negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak kebebasan berekspresi setiap warga negaranya sebagai bagian dari hak asasi manusia.
5. Mengutamakan pendekatan damai tanpa kekerasan dalam masa kampanye sampai dengan saat pelaksanaan pemilihan umum dan sesudahnya.
6. Semua Perguruan Tinggi di Indonesia terlibat aktif melakukan pemantauan dan pengawasan di saat pemilihan umum.
Untuk diketahui, pernyataan sikap ini merupakan bentuk kepedulian Perguruan Tinggi Katolik, dan berharap bagi para pemilih terutama pemilih pemula yang banyak menjadi sivitas akademika dapat memanfaatkan hak pilihnya dengan sebaik mungkin.
Di sisi lain, Rektor UKWMS Drs Kuncoro Foe menyambut baik hadirnya para rektor dari berbagai wilayah Indonesia tersebut dalam pertemuan ini.
“Terima kasih atas kesediaannya hadir di Kampus UKWMS. Semoga dengan adanya pertemuan ini kita dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Institusi masing-masing,” tandas Kuncoro.(Yul)
