JAKARTA, Beritalima.com– Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) berpihak kepada masyarakat kecil sebagai wujud kepedulian negara terhadap rakyat yang sedang kesulitan akibat dampak dari wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang belum jelas kapan meredanya.
Hal itu disampaikan legislator senior dari Dapil III Provinsi Banten, Dr H Mulyanto M.Eng dalam rapat pembahasan asumsi makro RAPBN terkait sektor migas antara Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sofyan Tasrif di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/6).
Rapat itu menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain Pemerintah bakap meningkatkan volume subsidi gas melon dari 7 juta ke 7,5 sampai 8 juta metrik ton dan subsidi listrik Rp 54 triliun dengan mempertimbangkan fluktuasi nilai tukar dolar.
Dalam rapat itu, Mulyanto menyampaikan logika dasar dalam menetapkan asumsi makro ekonomi berdasarkan pengamatan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global.
Asumsi makro harus mencerminkan visi pemerintah berdasarkan target yg ingin dicapai, bukan sekedar pembenaran atas realita rendahnya pencapaian target tahun sebelumnya.
Selain itu, asumsi makro ekonomi harus mencerminkan keberpihakan Pemerintah kepada rakyat kecil yang tengah menderita karena pandemi covid-19 yang masih belum jelas kapan meredanya, terutama terkait volume dan besaran subsidi energi.
“PKS ingin asumsi makro RAPBN 2021 berpihak pada rakyat kecil sebagai wujud kepedulian negara terhadap rakyat yang sedang kesulitan akibat pandemi Covid-19. Subsidi listrik Rp 58 triliun untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA (non-rumah tangga mampu) seperti tahun 2020,” jelas Mulyanto.
Fraksi PKS DPR RI, kata Mulyanto, memiliki beberapa pertimbangan dalam merumuskan usulan besaran asumsi RAPBN itu.
Usul menambah subsidi gas melon dan listrik disampaikan dengan pertimbangan, konsumsi gas 3 kg dan listrik oleh masyarakat kecil diperkirakan meningkat sejalan dengan program Pemerintah meningkatkan potensi kegiatan wirausaha rakyat.
Untuk itu, rakyat perlu difasilitasi sarana dan prasarana terjangkau. Selain karena pandemi Covid-19.
“Alhamdulillah dari beberapa usulan yang disampaikan PKS ada yang disetujui seperti penambahan subsidi gas melon.
Untuk penambahan subsidi listrik, Pemerintah keberatan untuk ditambah dengan berbagai pertimbangan,” lanjut Mulyanto.
Tidak disetujuinya usul PKS terkait penambahan subsidi listrik Rp 58 triliun , Mulyanto meminta pimpinan rapat mencantumkan catatan dalam kesimpulan rapat. Hal ini perlu sebagai bukti PKS telah berjuang untuk membela kepentingan rakyat.,” demikian Dr H Mulyanto M.Eng. (akhir)
