KUPANG, NTT (beritalima.com) – Serangan hama belalang di Kabupaten Sumba Timur sudah berlangsung dua pekan. Hal ini membuat masyarakat petani di daerah itu semakin resah. Karena itu, untuk mengatasi hama belalang kembara ini yang sudah meluas, Komisi V DPRD Provinsi NTT telah melaksanakan rapat kerja bersama dengan mitranya, yakni yaitu Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Selasa (12/7/2016) siang.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi V meminta Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini BPBD dan Dinas Sosial Provinsi NTT untuk membentuk tim terpadu.
Ketua Komisi V, Winston Rondo mengatakan tim terpadu ini untuk mengatasi hama belalang yang sudah menyerang lahan pertanian di sejumlah kecamatan di Sumba Timur. Pembentukan tim terpadu, juga dikuti oleh Perum Bulog Divre NTT, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, BPBD dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BHLD) Provinsi NTT.
“ Komisi V akan mengusulkan ini untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat gabungan komisi yakni Komisi IV dan Komisi II. Kita perlu perkuat melalui bentuk posko koordinasi terkait penanganan hama belalang karena potensi eskalasi ancamannya sudah menyerang sebagian wilayah Sumba,” jelas Winston.
Ia juga meminta Dinsos dan BPBD NTT melakukan kegiatan prioritas seperti koordinasi dan monitoring lapangan.
Sementara Yunus Takandewa pada kesempata itu, juga meminta Pemkab Sumba Timur menaikkan dari status awas ke status darurat bencana. Kalau tidak segera diatasi hama belalang akan menyerang kecamatan lainnya dan akan berpotensi menyerang empat kabupaten di Pulau Sumba.
“ Yang pasti informasi resmi darurat bencana itu dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kita berharap dalam waktu dekat ini sudah ada tim yang turun ke lokasi dari aspek penanggulangan bencana. Pembahasan proposal bersama penanggulangan bencana dengan BPBD Kabupaten Sumba Timur harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Kadis Sosial Provinsi NTT, Willem Foni mengatakan meski belum terlalu lama, namun hama belang sudah menyerang enam kecamatan di Sumba Timur. Karena itu, langkah-langkah yang telah dilakukan masyarakat adalah memukul gong untuk menghalau belalang keluar dari wilayah mereka. Hal itu diyakini masyarakat setempat sebagai tradisi turun temurun, namun tidak berhasil membasmi hama belalang sehingga dibutuhkan tindakan pemerintah.
Dari Dinas Pertanian harus melakukan penyemprotan pastisida sebagai upaya pembasmian hama belalang. Upaya ini merupakan tugas Dinas Pertanian. Sedangkan Dinas Sosial berhak memberikan bantuan pangan jika terjadi rawan pangan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTT, Tini Thadeus mengatakan perkembangan hama belalang sangat cepat sehingga cukup meresahkan masyarakat.
Sumba Timur adalah daerah endemik, karena setiap tahun hampir diserang hama belalang. Jika satu daerah diserang hama belalang, maka akan menyebar ke daerah lainnya dalam waktu yang cukup ccepat.
“ Pihak terkait seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan sudah turun ke lapangan. Kami dari BPBD Provinsi NTT masih koordinasi berdasarkan data awal,” jelasnya
Dalam rapat tersebut, selain Pimpinan Komisi V juga hadir anggota komisi yaitu Kristin Sumiyati, Ansel Tallo, Aleta Baun, Maxi Adipati Pari dan Kristofora Bantang.
(Ang)
