JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menerima hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara tahap I Pelabuhan Tanjung Priok dan sarana prasarana pendukung lainnya pada PT Pelindo II (persero) dan instansi terkait lainnya.
BPK menyimpulkan terdapat berbagai penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian keuangan negara Rp 335,59 miliar dan USD 46.530,45 ribu (ekuivalen Rp 697,16 miliar) dengan total keseluruhan mencapai Rp 1,032 triliun. Selain itu, ditemukan pula potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 440,211 miliar.
“Laporan hasil investigatif ini saya terima dari BPK. Selanjutnya, akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI untuk diserahkan kepada Pansus Pelindo II. Pansus Pelindo II nantinya akan menyerahkan kepada para penegak hukum seperti KPK, kepolisian maupun kejaksaan,” ujar Bamsoet usai menerima Ketua BPK dan jajarannya di Ruang Kerja Ketua DPR RI, Jakarta, Selasa, (25/9).
Hadir dalam pertemuan itu Ketua BPK, Prof Dr Moermahadi Soerja Djanegara dan Prof Dr Eddy Mulyadi Soepardi (anggota BPK RI), I Nyoman Wara (Auditor Utama Investigasi BPK RI), Bahtiar Arif (Sekretaris Jenderal BPK RI), Rieke Diah Pitaloka (Ketua Pansus Pelindo II) dan Robert Kardinal (Fraksi Golkar DPR RI).
Politisi senior Partai Golkar ini menyampaikan berbagai penyimpangan yang ditemukan BPK. Pertama, penyimpangan dalam penganggaran yaitu tidak adanya sinkronisasi Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
Kedua, penyimpangan dalam perencanaan berupa pekerjaan survei investigasi dan desain oleh PT LAPI ITB. Ketiga, penyimpangan dalam pekerjaan redesain oleh PT LAPI ITB.
Keempat, penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan terminal petikemas Kalibaru Utara tahap I Pelabuhan Tanjung Priok oleh PT Pembangunan Perumahan.
“Kelima, penyimpangan dalam pengawasan atas pekerjaan jasa konsultan supervisi pembangunan terminal Petikemas Kalibaru Utara Tahap I oleh PT Haskoning Indonesia. Keenam, penyimpangan dalam pekerjaan pembangunan gardu induk 150 kv oleh PT Hutama Karya,” papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini berharap, laporan investigatif BPK ini tidak hanya menjadi tumpukan buku. Laporan ini harus segera ditindaklanjuti, sehingga ada kepastian dan penegakan hukum.
“KPK, kepolisian maupun kejaksaan harus menindaklanjuti dengan serius berbagai temuan penyimpangan yang diperoleh oleh BPK. Laporan investigatif ini juga bisa dijadikan pintu masuk bagi penegak hukum untuk membersihkan BUMN dari praktik KKN,” tandas Bamsoet.
Kurun waktu 2017-2018, BPK juga telah menyerahkan tiga Hasil Pemeriksaan Investigatif lainnya menyangkut PT Pelindo II. Pertama, perpanjangan kerja sama usaha dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) dengan indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II Rp 4,08 triliun.
Kedua, perpanjangan kerja sama Operasi Terminal Peti Kemas Koja dengan indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal USD139,06 juta ekuivalen Rp1,86 triliun.
Ketiga, pembiayaan pembangunan Terminal Kalibaru dengan indikasi kerugian negara pada PT Pelindo II sebesar USD 54,75 ekuivalen Rp741,75 miliar. Jika ditotal dengan laporan investigatif terakhir yang baru disampaikan, total indikasi kerugian negara secara keseluruhan mencapai Rp 8,18 triliun.
“Ini bukan jumlah yang kecil. KPK, kepolisian, maupun kejaksaaan harus serius menangani ini. Jika tidak, rakyat yang akan menuntut pertanggungjawaban,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
