JAKARTA,- Kamis (08/05/2025), Badan Gizi Nasional (GBN) audiensi dengan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI). BGN diwakili oleh Brigjen Sonny Sanjaya yang menjabat Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN dan jajaran, sedangkan HAKLI dihadiri langsung oleh Arif Sumantri, Ketua Umum Pengurus Pusat HAKLI.
Dalam pertemuan tersebut, Sanjaya apresiasi HAKLI yang peduli terhadap program MBG melalui laik higiene sanitasinya.
” Salah 1 langkah percepatan adalah selain nanti kami juga akan mohon bantuan dari HAKLI, pada kegiatan ini dan kegiatan-kegiatan yang sudah terprogram di dalam renja. Kami juga mohon bantuan tenaga-tenaga nara sumber untuk secara periodik seminggu sekali kita berikan pencerahan karena ruang lingkupnya luas melalui zoom meeting. Kita akan secara teknis berkomunikasi tindak lanjutnya seperti setiap hari apa kegiatannya disini yang di awali dengan MoU,” tuturnya.
Sanjaya menjelaskan, pertama penjamah makanan yang ada di Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kalau mengandalkan pada rencana kerja itu memang sudah direncanakan semuanya menjadi peserta pelatihan. Tetapi yang namanya pembagian kegiatan MBG dilakukan setiap hari, tidak bisa kita mengatakan karena ini belum dilatih jadi jangan dulu. Karena program jadi harus.
” Bahkan, Pak Presiden mengatakan, saya berkeinginan akhir tahun 2025 ini seluruh anak Indonesia mendapatkan MBG. Karena, ketika saya berkunjung ke wilayah ada anak yang mengatakan, bapak sekolah sana sudah, sekolah kami belum. Itu kan sedih,” kutipnya.
Olehnya itu, tambahnya, tantangan bagi BGN yang mana dilakukan percepatan, sehingga yang mana targetnya tahun ini 5.000 maka Novenber bisa tidak menjadi 32 ribu.
” 32ribu ini Saya terbayang bagaimana saya menyiapkan sumber daya manusianya, tenaga kerjanya. Karena ini resikonya adalah fenomena yang terjadi sekarang. Bagaimana kita menyiapkan, ada langkah terprogram dan ada langkah percepatan,” jelasnya.
Lebih lanjut Arif Sumantri sebagai Ketua Umum PP HAKLI mengungkapkan, HAKLI menginisiasi untuk memperkuat program nasional MGB melalui laik higiene sanitasi dalam keamanan pangan di program nasional MBG, sebagai wujud tercapainya MBG yang sehat dan aman.
Untuk tercapainya hal tersebut, bebernya, di antaranya diperlukan surfailen sanitasi lingkungan pada kerangka pangan yang ada dari proses penyiapan, proses pengangkutan, pengolahan, maupun penyimpanan.
” Hal ini dengan adanya kerja sama HAKLI dan BGN, kami memberikan 1 support agar program nasional yang berkelanjutan ini, dapat melakukan satu preventif agar tidak terjadinya keracunan pangan dan menjaga mutu pada suasana lingkungan yang sehat dan aman, di setiap SPPG dalam penyajian dan produk, hasil bagi penerima manfaat, perlunya pengawas, penjamah dan pengelola,” sebutnya.
Selain itu, dilakukan pelatihan disertifikasi secara standar, menjadikan kemampuan bagi tim pengelola yang ada di SPPG benar-benar dapat menjadikan hasil setiap insan dan personal sebagai preventif dan promotif terhadap keracunan pangan.
Sumantri menyebutkan, 3 poin dari HAKLI dalam kerangka kerjasama yang patut menjadi catatan adalah, pertama, laik higiene sanitasi sebagai dasar dalam melakukan pengawasan pada penjamah, pengelola dan pengawas internal yang ada di SPPG. Seyogyanya dengan pelatihan, dapat dipahami tentang potensi resiko dan materi pengelolaan bagi sanitasi keamanan pangan.
Kedua, sambungnya, dilakukannya pelatihan tidak hanya sekedar dan sebatas hanya melatih dan mengetahui. Tetapi bagaimana bersikap dan memiliki keterampilan bagi tenaga yang terlibat dalam kegiatan MBG di SPPG ini untuk memiliki kemampuan yang telah disertifikasi.
” Tentu,sebagaimana yang sudah saya sampaikan, yaitu adanya geosirkulasi pemanfaatan daur olah limbah yang bermasalah menjadi sebuah fadilah pemanfaatan, seperti sampah air limbah, air bilasan, kemudian juga hal yang berkaitan kepada sirkulasi ruang udara terhadap kelembaban,”bebernya.
Ketiga diharapkan, dengan adanya MBG, menghadirkan SPPG dan juga menghadirkan sebuah roda kehidupan ekonomi desa, melalui adanya suplai dalam penyiapan materi dan bahan yang diperlukan bagi MBG.
” Untuk itu, adanya 1 binaan wilayah dalam bentuk model wahana seperti, kampung sanitasi yang mencerminkan pengelolaan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat telah terbentuk tidak hanya partisipasi bekrja tetapi partisipasi mereka, dapat menjaga olah hasil limbah dengan tetap memberikan fadilah manfaat. Selain itu, mereka mampu untuk bisa memahami hal yang berkaitan kepada segala hasil dari output SPPG tersebut, memberikan nilai tambah,” tutupnya.
Saat audiensi, Sumantri memaparkan tentang urgensinya laik higiene sanitasi pada keamanan pangan dalam program MBG. Materi yang disampaikan, mencakup data peningkatan kasus KLB keracunan pangan 3 tahun berturut-turut dan data keracunan makanan saat realisasi program MBG di sekolah-sekolah. Juga, data kematian karena keracunan pangan di Indonesia. Selain itu, proses pengawasan berbasis risiko dan inegerasi keamanan pangan pada laik higiene sanitasi dalam program MBG. Serta, sinkronisasi dan koordinasi HAKLI pada pengawasan LHS untuk MBG sehat dan aman.
Sanjaya pada kesempatan tersebut, didampingi Rudatin yang menjabat Tenaga Ahli Sestama. Sedangkan Sumantri dari pihak HAKLI didampingi Bambang Lukisworo selaku Sekretaris Jenderal PP HAKLI dan beberapa pengurus termasuk Johny Sumbung yang menjabat Ketua Gugus Satuan Khusus Kebencanaan HAKLI. (ulin)
