Jakarta, beritalima.com|- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menilai Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI (PPTM) 2026 mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap dinamika International yang kian tidak stabil.
Di tengah eskalasi konflik dan persaingan kekuatan besar, ia menekankan pentingnya diplomasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia lebih adaptif namun tetap berpegang pada kepentingan nasional.
Syahrul mengatakan, kompleksitas geopolitik global menuntut Indonesia tak sekadar reaktif, tapi mampu membaca arah perubahan internasional secara strategis. “PPTM menunjukkan pemerintah menyadari bahwa tantangan global semakin berat dan membutuhkan respons diplomasi yang lebih terukur,” ucap Syahrul di Kompleks Parlemen, Jakarta (15/1).
BKSAP, menurut Syahrul, siap bersinergi dengan Kemenlu untuk memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Ia menilai diplomasi parlemen perlu dioptimalkan sebagai instrumen pendukung diplomasi eksekutif, terutama dalam forum internasional yang menuntut lobi politik dan konsolidasi lintas negara.
“Sinergi diplomasi parlemen dan pemerintah bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Peran parlemen harus mampu memperkuat posisi Indonesia di berbagai forum internasional,” jelas politikus Fraksi PKS itu.
Meski demikian, Syahrul mengingatkan agar arah diplomasi Indonesia tetap konsisten pada nilai-nilai konstitusional. Prinsip kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan, harus menjadi pijakan utama, terutama dalam menyikapi isu-isu kemanusiaan global yang sarat kepentingan politik.
Ia menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari konsistensi politik luar negeri bebas dan aktif. “BKSAP akan memastikan diplomasi parlemen tetap sejalan dengan nilai kebangsaan dan komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemanusiaan,”sorotnya.
Syahrul menilai, di tengah meningkatnya ketidakpastian global, politik luar negeri bebas dan aktif perlu dimaknai secara dinamis. Penguatan diplomasi parlemen dinilai strategis untuk melengkapi peran pemerintah sekaligus menjaga kepentingan nasional dan amanat konstitusi Indonesia di panggung internasional.
Jurnalis: rendy/abri
