Mataram NTB,Berita Lima.com.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik kunjungan UNICEF Kantor Perwakilan NTT/NTB dan UNICEF Indonesia di Provinsi NTB.
Kunjungan tersebut dalam rangka melihat progres pencapaiaan, tantangan, dan gap pelaksanaan pengelolaan sanitasi aman yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah.
“Terimakasih atas kunjungannya, terimakasih atas apresiasi baiknya untuk NTB dan komitmennya dalam pembangunan kesehatan”, sambut Ummi Rohmi, di Aula Pendopo Wakil Gubernur, (15/9).
Seperti yang kita ketahui UNICEF sejak lama mendukung Pemprov NTB untuk pemenuhan hak anak. NTB sudah memiliki banyak dukungan dibidang sanitasi air bersih untuk kesehatan, gizi dan perlindungan anak. Kerjasama ini selalu berkoordinasi dengan Bappeda dan dinas-dinas terkait lainnya.
“Tentu kami terus membutuhkan bantuan dari UNICEF untuk memastikan kami bisa menyelesaikannya. Tentu ini tidak mudah, tetapi dengan bekerja bersama-sama maka tidak ada yang tidak mungkin. Terima kasih kepada UNICEF atas kerja kerasnya dalam membantu NTB, khususnya dalam pembangunan kesehatan”, ungkap Wagub.
Yudistira Yuwangu, selaku Kepala Perwakilan UNICEF untuk wilayah NTB dan NTT menyampaikan, “sebelumnya UNICEF Indonesia berkunjung ke daerah Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan NTB provinsi ke-4 yang dikunjungi. Pemda juga menerima dan menjelaskan bagaimana kondisi dan kemudian kita juga turun langsung ke lapangan, Lotim dan KSB”, jelasnya.
Di Kabupaten Sumbawa Barat peninjauan lapangan cukup lama dan melihat semua program bagaimana desa STBM, sekolah yang mengikuti pola STBM, juga penanganan sanitasi yang aman, dan itu semua menjadi catatan bagi Pak Kanan dan UNICEF yang juga merupakan bagian dari masukan untuk bagaimana terus mendukung NTB agar bisa menjadi Provinsi ke-2 di Indonesia yang mencapai status Open Defacation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan.
Untuk NTB sendiri tinggal sedikit lagi, dari 10 kabupaten/kota, 1 kabupaten lagi yang perlu dideklarasi, maka dengan begitu NTB akan menjadi provinsi ke-2 di Indonesia yang memiliki status ODF.
Akan tetapi pencapaian status ODF tidak berhenti sampai disitu, ada tahapan-tahapan penanganan lebih lanjut yang harus diperhatikan. Inilah yang akan terus didorong dan didukung sehingga pada akhirnya menuju penanganan sanitasi yang aman.
“Terus semangat walaupun kita sudah mencapai status ODF nantinya. Tapi kita tetap memperhatikan supaya mencapai penanganan sanitasi yang aman, dan pada akhirnya kita mencapai dengan apa yang disebut dengan pemenuhan pencapaian SDG’s khususnya yang ke-6”, tutup Yudistira. (Niabl)
