MADIUN, beritalima.com- Beragam skema program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan percepatan penanganan Covid-19 telah disusun oleh pemerintah. Koordinasi pun terus dilakukan. Baik di tingkat Nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten.
Seperti halnya di wilayah Jawa Timur. Pemerintah provinsi telah menyusun program jaring pengaman sosial melalui dua skema. Yakni, yang bersumber dari belanja tak terduga (BTT) dan program reguler (refocusing).
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, saat menggelar video conference bersama bupati/walikota, menuturkan, jaring pengaman sosial yang bersumber dari BTT terdiri atas program suplemen BPNT, program bantuan pangan/tunai, dan bantuan sosial warung di sekitar pondok pesantren.
Sedangkan, program reguler (refocusing) terdiri atas PKH+, program Jatim Puspa, bantuan permodalan BUMDes, anti poverty program, serta tunjangan seniman dan penjaga situs budaya.
‘’Untuk penerimanya, masing-masing kota/kabupaten sudah memiliki data masing-masing. Bupati/walikota yang paling tahu wilayahnya masing-masing,’’ kata Khofirah.
Sementara itu, Walikota Madiun, H. Maidi saat mengikuti vicon di gedung GCIO Diskominfo mengungkapkan bahwa Pemkot Madiun telah siap dengan program jaring pengaman sosial.
“Bantuan terus disalurkan kepada masyarakat secara berkala. Sudah dihitung dan semuanya cukup,’’ terang H. Maidi, Selasa 6 Mei 2020.
Pada kesempatan itu, walikota juga menginstruksikan agar pemasangan stiker di rumah-rumah penerima bantuan segera terlaksana. Sehingga, ke depannya lebih memudahkan petugas dalam upaya distribusi bantuan.
‘’Data penerima bantuan harus valid. Penerima adalah orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Jangan sampai bantuan itu tidak sampai kepada orang yang membutuhkan,’’ tandasnya. (Sumber Dikominfo. Editor: Dibyo).
H. Maidi (kiri).
