JAYAPURA – Hari terakhir Rapat Kerja, membahas Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Provinsi Papua Perubahan Tahun Anggaran 2022, Komisi V DPR Papua bahas anggaran perubahan bersama Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura. Jumat (5/8).
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Kemasan Jack Komboy mengatakan, rapat pembahasan anggaran bersama dengan mitra Disroda terkait dengan penyelesaiann utang Venue Softball dan Baseball di Uncen.
“Saya berharap utang yang ada harus diselesaikan, jangan lagi menunda ini kan utang sisa dari Pekan Olahraga Nasional (PON) sebesar Rp. 34 miliar, agar diperubahan besok kita sudah melihat hal yang lain lagi”ujarnya.
“Ada kebutuhannya -kebutuhan lain yang disampaikan, namun kita memfokuskan pada penyelesaian-penyelesaian utang venue itu. Karena ini berulang dan sudah menjadi rujukan BPK dan Inspektorat,”sambungnya.
Sementara pembahasan anggaran bersama Direktur RSUD DOK II terkait optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat. Kebutuhan alat CT Scan dan Bahan Habis Pakai (BHP) menjadi prioritas.
“Saya berharap agar dua alat tersebut menjadi catatan penting ada perhatian dari Pemerintah Provinsi, bahwa RSUD Dok II ini adalah Rumah Sakit nomor satu di Papua dan sebagai rumah sakit rujukan utama Pemerintah Provinsi, CT Dcan dan BHP dibutuhkan dan harus ada di rumah sakit, dan didalam perubahan kalau boleh dianggarkan,”ucapnya.
Kepala Disorda Provinsi Papua, Alexander K. Y. Kapisa, ST., mengatakan ada beberapa hal yang dibahas dalam rapat mengenai progres realisasi administrasi dan fisik. Dari bulan Januari hingga Agustus sudah melaporkan ke DPR Papua sampai dengan saat ini progres fisik dari Dinas Olahraga dan Kepemudaan sudah mencapai 51 persen terhadap administrasi keuangan.
“Kami juga membahas masalah penyelesaian utang venue yang masih ada di Dinas Olahraga, dikarenakan keterbatasan anggaran di APBD Induk dan nanti masuk ke APBD Perubahan hari ini kami laporkan dan puji Tuhan akan terealisasi dalam APBD, sehingga kedepan yang berkaitan dengan hutang itu sudah tidak boleh ada lagi, pada intinya kami dari dinas olahraga tidak ada penambahan anggaran hanya ada pembayaran hutang saja”jelasnya.
Sementara, Direktur RSUD Jayapura, dr. Anton Mote menyampaikan hasil rapat pertemuan pembahasan anggaran yang dengan Komisi V DPR Papua, dirinya memberikan apresiasi dan proaktif kepada anggota DPR Papua dalam fungsi pengawasan terhadap rumah sakit sebagai pelayanan publik di Provinsi Papua.
“Kami sudah menyampaikan beberapa program prioitas yang perlu menjadi perhatian DPR dan pemerintah dalam pemenuhan anggaran kami meminta agar pelayanan rumah sakit pada tahun ini bisa berjalan dengan baik”ucapnya.
