Dalam rangka memfasilitasi pembentukan Forum Komunikasi Keamanan dan Keselamatan Laut (Forkom Kamkesla), Bakamla RI bekerjasama dengan Pemkab Sambas menggelar rapat koordinasi di Hotel Sambas Indah, Kab. Sambas, Kalimantan Barat, Kamis (16/11/2017).
Selaku nara sumber sekaligus membuka acara yaitu Direktur Kerja Sama Bakamla RI Sandi, S.H.,M.H. Hadir pula tiga nara sumber lainnya yaitu Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan Pemkab Sambas Ir. Uray Santoso, Kasubdit Kerja sama Dalam Negeri Kolonel Kav. M. Irawadi, S.E., dan Kadis Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Sambas Ir. Ilham Sehan.
Selaku moderator, yaitu pakar ilmu pemerintahan dari Unpad Drs. Pipin Hanapiah, M.Si. menyampaikan, dalam pertemuan ini nara sumber akan berbagi wawasan, dilanjutkan curah pikir dari peserta. Disini peserta dapat mengemukakan masalah untuk dicarikan solusi bersama. Dalam hal ini Bakamla RI menawarkan gagasan pembentukan forum komunikasi, dan mendorong adanya kesepakatan bersama tentang pentingnya forum ini.
Menurut Direktur Kerja Sama, Forkom Kamkesla merupakan konsekuensi Bakamla RI terhadap tanggung jawab tugas pengamanan perairan Indonesia yang diemban.
Dalam melaksanakan tugas itu Bakamla RI tidak bisa mengerjakan sendiri, lanjutnya, perlu kolaborasi dan sinergi. Nantinya forum itu diharapkan dapat menjadi sarana silaturahmi, tukar pikiran, dan tukar informasi. Untuk itu perlu adanya kesepakatan terlebih dahulu dari semua pihak yang hadir sebagai perwakilan dari instansi masing-masing sebelum Bakamla RI menindaklanjuti dan menjalankan gagasan tersebut.
Senada dengan hal itu, Ir. Uray menegaskan perlunya ada rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap laut dengan segala potensi yang dimilikinya dan permasalahan yang menyertainya untuk diselesaikan bersama. Jangan sampai setelah terjadi hal-hal buruk baru bergerak. Semua itu harus dipikirkan oleh semua instansi terkait, himbaunya.
Jangan biarkan Badan Keamanan Laut bekerja sendiri, harus kita bantu, ujarnya. Nelayan juga perlu diberdayakan untuk berpartisipasi menjaga keamanan laut. Persatuan nelayan di titik titik yang ada bisa difungsikan, katanya. Harapannya juga, jika ada fasilitas yang diberikan untuk mendukung kegiatan tersebut, bisa difungsikan sesuai peruntukannya. Lebih lanjut ditegaskan pula dukungannya terhadap pembentukan forkom kamkesla yang digagas Bakamla RI ini.
Untuk memberikan pemahaman lebih mendalam tentang Bakamla RI, Kolonel Irawadi berbagi wawasan melalui paparan yang disampaikannya. Dijelaskannya tentang tupoksi Bakamla RI, bahwa laut Indonesia yang begitu luas dengan ancaman dan tantangan yang ada membutuhkan penjaga laut semacam Coast Guard yang bersinergi dengan instansi dan mitra maritim terkait. Perlu sinergi dengan berbagai komponen untuk mewujudkan keamanan keselamatan laut, salah satunya dalam bentuk forum komunikasi, yang sangat mendesak, sangat penting, dan bisa memberikan kemashlahatan bersama.
Mengamini pendapat ketiganya, Ir. Ilham Sehan menyatakan gagasan yang disampaikan pada rakor ini sangat tepat. Menurutnya, keterbatasan yang ada harus dikelola dengan baik dengan melibatkan institusi terkait. Ide Bakamla untuk bekerja sama dengan Pemda Sambas seperti menjawab kebutuhan saat ini,. yang mengharapkan adanya pihak untuk mengkoordinor pengamanan, guna mengantisipasi konflik horisontal di daerah pesisir terkait pemakaian alat tangkap yang dilarang. Oleh karenanya gagasan ini dapat menjadi wadah bagi dinas perikanan untuk bergerak. Ilham menyatakan sangat mendukung dibentuknya forum komunikasi dalam rangka pengamanan dan keamanan daerah pesisir kab sambas.
Berbagai tanggapan diberikan peserta yang hadir, dimana pada dasarnya mereka juga membutuhkan forum itu ada, mengingat lokasi Sambas di perbatasan dengan banyak permasalahan yang membutuhkan respon cepat.
Menyusul tercapainya kesepakatan tersebut, Bakamla RI telah membuat konsep kepengurusan yang melibatkan Basarnas sintete, bea cukai, imigrasi PPN, Kodim Singkawang, bagian ops polres sambas, kejaksaan negeri, satwas sdkp, posda sambas, kesbangpol, kominfo, pos au, satpol pp, ksop, dll. Selaku penasehat adalah Kepala Bakamla RI dan Forkopimda Kab Sambas. Selaku ketua adalah Sekda Kab. Sambas, sekretaris yaitu Kadis PPKH dan Kepala SPKKL Sambas. Hal-hal lain atau adanya perubahan akan diacarakan pada kesempatan lain. Di akhir acara peserta yang hadir menandatangani berita acara pembentukan forum komunikasi keamanan keselamatan laut yang telah disepakati hari ini.
Acara rakor pembentukan forum koordinasi dihadiri pula oleh Kepala SPKKL Sambas Bakamla RI Arief Purwantono, S.E. dan perwakilan Kantor Pusat Bakamla RI di Jakarta yaitu Ahmad Firdaus, S.IP., M.Si, Ariana Listyawati, S.Pd., Tri Rah Astuti, S.E., dan Riyandi Yudha, S.Ip., M.Si(Han), serta diikuti oleh 34 peserta yang merupakan perwakilan berbagai instansi antara lain Basarnas, SROP Sintete, Polair, HNSI, Imigrasi, Bea Cukai, perwakilan Dandim 1202/Singkawang, Polres, Kesbangpol, Kominfo, Kejari Sambas, DKP, PPN Pemangkat, Satwas PSDKP Sambas.
