Jakarta, Direktorat Strategi Keamanan Laut Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) menggelar seminar dan Rapat Kerja Teknis Monitoring dan Evaluasi (Monev) Strategi Kamla, di Aula Markas Besar Bakamla RI/IDNCG, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.
Direktur Strategi Kamla Laksma Bakamla Sandy M. Latief dalam sambutan Kepala Bakamla RI yang dibacakannya, mengatakan bahwa kegiatan ini diadakan untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan pokok-pokok kebijakan Kepala Bakamla tahun 2019. Selain itu, kegiatan ini juga dilaksanakan untuk menghimpun bahan dalam mendukung proses perumusan konsep awal Strategi Keamanan Laut. Lebih lanjut dijelaskannya, kegiatan monitoring dan evaluasi ini adalah sebagai wadah untuk membangun kerja sama antar satuan kerja, serta mengetahui sejauh mana pelaksanaan upaya dan strategi yang telah dilakukan oleh satuan kerja pelaksana.
Adapun kegiatan ini bertema ‘Melalui Monitoring dan Evaluasi Strategi Kamla Kita Optimalkan Sinergitas Pengelolaan Keamanan Laut Yang Terpadu’. Dalam perhelatan ini, turut mengundang tiga orang narasumber dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kementerian PPN/Bappenas, dan akademisi. Menunjang kelancaran jalannya acara, kegiatan ini dipandu oleh Kasi Potensi Keamanan Laut Mayor Bakamla Riandi Yudha G., S.IP., M.Han.
Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP Dr. Ir. Badril Bakri, M.APP, Sc., selaku pemateri pertama, membeberkan strategi dalam mengatasi permasalahan di kawasan perbatasan maritim. Dikatakannya, penting untuk menemukan aktor-aktor yang selama ini mengatur lalu lintas penyelundupan dan kejahatan lintas batas lainnya. Secara langsung juga diungkapkan dukungan BNPP atas regulasi baru tentang Undang-Undang Keamanan Laut yang menopang tugas fungsi Bakamla RI/IDNCG melalui Rencana Induk BNPP 2020 – 2024. Dikatakannya pula bahwa monev strategi terkait sinergitas pengelolaan keamanan laut perlu dilakukan dalam wujud pemantauan langsung terhadap penanganan perkara-perkara keamanan laut, dan mengevaluasi kembali strategi dalam membangun sinergitas dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
Materi kedua disampaikan oleh Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Sektoral Bappenas Drs. Adhi Putra Alfian, M.Si. juga tak kalah menariknya. Menurut Adhi, yang menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Evaluasi RPJMN 2015-2019, Bakamla RI/IDNCG dalam strateginya perlu menambahkan optimalisasi terhadap pengamanan sumber daya maritim sehingga dapat meningkatkan daya tarik investasi asing di bidang kelautan. Dijelaskannya pula bahwa Bappenas mendapatkan mandat untuk membuat program/master plan pengendalian pembangunan nasional. Dengan demikian, K/L tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan atas dasar Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait hal tersebut, perlu dibentuk corporate culture (tradisi yang positif) sehingga dalam menerjemahkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden organisasi dapat langsung bekerja sesuai dengan amanah Undang-Undang yang mengaturnya.
Pembahasan semakin hidup ketika pemateri ketiga yaitu Dr. Riant Nugroho menerjemahkan tentang strategi secara sederhana dengan gayanya yang lugas. Diketahui, Dr. Riant Nugroho merupakan tokoh akademisi yang menjabat sebagai Direktur Rumah Reformasi Kebijakan dan Dosen/Pengajar Tamu di Universitas Indonesia, serta pernah pula mengajar di Universitas Pertahanan, Universitas Ahmad Yani, Sesko AD, Sesko TNI, Lemhanas dan beberapa universitas di luar negeri (Korea Selatan, Republik Rakyat Tiongkok, dan Malaysia). Dalam kesempatan ini, Dr. Riant turut memberikan saran yang membangun bagi Bakamla RI/IDNCG. Diharapkan Bakamla RI/IDNCG dapat meningkatkan peran preventif yang melibatkan peran masyarakat lokal sehingga permasalahan keamanan laut tidak hanya berfokus pada penegakan hukum saja. Bakamla RI/IDNCG harus mampu membuat rencana strategi yang sederhana sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan mengikuti Visi Misi Presiden, ujarnya.
Pelaksanaan kegiatan yang dipimpin Kasubdit Monev Strategi Kemanan Laut Bakamla RI Kolonel Bakamla M. Nizarudin, S.E., M.H. ini dihadiri pula oleh puluhan peserta dari Kemenko Bidang Polhukam; Kemenko Bidang Kemaritiman; Ditjen PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan; TNI AL; TNI AU; Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; Kementerian Pertahanan; Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS); serta personel Bakamla RI/IDNCG dari berbagai satuan kerja terkait.
