SURABAYA, beritalima.com | Berbagai kalangan masyarakat Jawa Timur mulai gerah atas ketidakakuran Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansah, dan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini. Situasi ini kian memanas setelah penanganan virus Covid-19 di Jatim khususnya Surabaya tak segera membuahkan hasil positif.
Sejumlah tokoh masyarakat maupun pimpinan organisasi masyarakat yang dihubungi beritalima.com menyatakan sangat menyayangkan sikap kedua pejabat tersebut, terlebih kepada orang nomor satu di Surabaya. Pada umumnya mereka berharap, dalam penanganan virus Covid-19 ini hendaknya satu komando, dan yang di bawah komando hendaknya tidak membuat aturan sendiri.
Ketua organisasi kepemudaan Baladhika Karya Jawa Timur, Sumardi, secara tegas menyatakan, dalam penanganan pandemi Covid-19, Gubernur Jawa Timur telah melakukan koordinasi serta mengambil langkah-langkah yang tepat, dan seharusnya itu diikuti atau dilaksanakan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
“Menutut kami apa yang dilakukan Gubernur Jawa Timur dalam penanganan Covid-19 ini sudah cukup tepat. Gubernur telah melakukan koordinasi dengan yang terkait sebelum mengambil keputusan. Karena itu, Bupati atau Walikota hendaknya tinggal melaksanakan,” kata Sumardi saat ditemui di sebuah acara buka bersama, Jumat (15/5/2020).
Dia juga sangat menyayangkan jika penanganan Covid-19 yang belum juga menunjukan perkembangan positif ini terus menimbulkan penilaian kegagalan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jawa Timur.
Menurutnya, jika kondisi ini dikaitkan dengan PSBB, bukan serta merta penerapan PSBB itu gagal, tapi bisa juga karena kedisiplinan masyarakat yang perlu ditingkatkan. “Karena itu, semua lapisan mayarakat harusnya juga mendukung kebijakan pemerintah daerah,” ujar dia yang juga sebagai Wakil Ketua KNPI Jawa Timur ini.
Penerapan PSBB di berbagai kota terutama di Surabaya dianggap gagal karena penyebaran Corona di kota ini masih tinggi. Sejumlah wakil rakyat menyebut Surabaya gagal karena belum punya roadmap yang jelas.
Hal yang juga disampaikan Sekretaris Barisan Muda Kosgoro 1957 (BMK) Jawa Timur, Beni Kanggur. Dia menyatakan, langkah-langkah Gubernur Jawa Timur dalam memerangi penyebaran virus Corona dinilai sudah tepat dan patut didukung seluruh masyarakat.
Untuk itu, BMK Jatim siap mengerahkan seluruh kader-kadernya yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota untuk ikut terlibat dalam penanganan pandemi Covid-19. “SDM kami masih muda dan kuat, kami siap ditugaskan di sektor manapun,” tegas Beni.
Beni mencontohkan, PSBB di tiga kabupaten/kota yang berimbas pada pengadaan dapur umum untuk membantu kebutuhan makanan masyarakat terdampak. Di posisi ini pun BMK Jatim siap bila ditugaskan.
Mereka juga siap menerima tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan PSBB, meski belakangan ini berbagai kalangan belakangan sudah mulai meragukan keefektifannya. Padahal kebijakan ini dinilai paling bisa dilaksanakan agar virus Corona tidak menyeberang ke mana-mana.
Menurut Beni, penerapan PSBB menjadikan jumlah orang terpapar Corona semakin berkurang dan proses penyembuhan orang yang positif menjadi lebih maksimal. Jumlah kasus Corona diyakini akan berkurang kalau ada peran aktif pemerintah kab/kota selaku pelaksana operasional.
Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah kasus Corona di Jatim pada 14 Mei masih di angka 1.858 dan pasien yang masih dalam perawatan sebanyak 1.354. Pasien dalam pengawasan 4.509 orang, sebanyak 2.037 orang masih dalam pengawasan, meninggal dunia 435 orang dan orang dalam pantauan sebanyak 4.236 orang.
Baladhika Karya Jatim pun siap bergerak jika diminta terlibat langsung. “Kami juga siap mendukung dan terlibat langsung jika tenaga kami dibutuhkan. “Selama ini kami hanya menggelar bakti sosial, bagi-bagi sembako, masker dan hand sanitizier,” ujar Sumardi. (Ganefo)
Teks Foto: Ketua Baladhika Karya Jawa Timur, Sumardi, dan Sekretaris Barisan Muda Kosgoro (BMK) 1957 Jawa Timur, Beni Kanggur. Siap dukung kebijakan Gubernur Jatim.
