JAKARTA, Beritalima.com– Laporan Oxam International 2019, organisasi nirlaba Inggris yang fokus kepada pembangunan dan penanggulangan bencana menyebutkan, tahun lalu terdapat 26 orang yang memiliki kekayaan bersih setara dengan 3,8 penduduk dunia.
Selain itu, kekayaan 2.200 miliarder duni rtumbuh 12 persen pada saat pendapatan penduduk miskin turun 11 persen. Laporan itu juga menyebutkan, sekitar 147 miliader mengendalikan sekitar 1 persen dari kekayaan global.
Data lain dari Swiss Credit Suisse, kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, mamaparkan Maret 2017 hingga Juni 2018, kekayaan orang super kaya tumbuh 2,5 miliar dolar AS perhari, sementara pendapatan setengah populasi penduduk dunia berkurang 500 juta dolar AS perhari.
“Data itu menggambarkan betapa ketimpangan warga dunia khususnya dalam peluang, pendapatan dan kemampuan, menjadi hal yang perlu diperangi bersama,” kata Bambang saat membuka 3rd World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD ke-3) di Bali, Rabu (4/9).
Hadir dalam acara ini Wakil Presiden, M Jusuf Kalla, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan President Inter-Parliamentary Union Gabriela Cuevas Barron, pimpinan parlemen dari 27 negara antara lain Dr Abdullah Mohammed Ibrahim Al Sheikh (Arab Saudi), Eduardo Ferro Rodrigues (Portugal), Arao Noe de Jesus da Costa Amaral (Timor Leste), Mariam J Danton (Gambia) dan Ahmad Hamisat (Jordania).
Selain itu juga hadir empat organisasi internasional/pemerintahan yang menjadi observer, seperti Westminster Foundation for Democracy (WFD), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Parliamentary Assembly of the Mediterranean (PAM) dan DAP Malaysia (Women Wing).
Politisi senior Partai Golkar ini menjelaskan, WPFSD merupakan forum parlemen dunia inisiasi Indonesia yang berfokus kepada peningkatan peran parlemen dalam pencapain Sustainable Development Goals (SDGs). Sidang WPFSD dilakukan berkala mulai 2017 dengan mengangkat berbagai tema menjadi perhatian dunia.
“Sebagai bagian dari implementasi fungsi Diplomasi Parlemen yang diamanahkan UU MD3, DPR RI menjadi bagian terdepan parlemen dunia dalam menyukseskan SDGs. Sidang WPFSD kali ini membahas tentang Memerangi Ketimpangan melalui Inklusi Sosial dan Keuangan,” pria yang akrab disapa Bamsoet itu.
Dikatakan Bamsoet, bertahun-tahun ketimpangan menghadirkan tantangan mewujudan Hak Asasi Manusia (HAM). Dampak ketimpangan pada masyarakat dunia sangat parah, terutama menciptakan dan melanggengkan kemiskinan serta marginalisasi yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik.
Merespons kondisi ini, parlemen dunia dengan fungsi legislasi, penganggaran serta pengawasannya berperan penting memastikan komitmen pembangunan SDGs di masing-masing negaranya tercapai.
Seperti yang diungkapkan Presiden Inter-Parliamentary Union dalam pertemuan parlemen di High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development di New York beberapa waktu lalu, salah satu elemen penting dari komitmen SDGs No One Left Behind adalah No Parliament Left Behind yang bermakna parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian SDGs.
Wakil rakyat Dapil VIII Provinsi Jawa Tengah ini, Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi SDGs karena nilai di dalamnya sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Salah satunya, kata Bamsoet dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta, dengan berkontribusi 60 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB).
BUMN didorong mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan, antara lain sampai dengan akhir 2018 lalu, program Kredit Usaha Rakyat mampu menyalurkan Rp 270 triliun dan menjangkau 13,24 juta debitur, pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada 4,93 juta nasabah kelompok perempuan prasejahtera dengan menyerap dana Rp 10,61 triliun, pendampingan kepada 293.295 nasabah usaha mikro kecil dengan menyerap dana Rp 21,21 triliun.
Selain itu, capaian lain Indonesia antara lain dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai upaya mewujudkan target Universal Health Coverage dengan pengalokasian 5 persen APBN untuk sektor kesehatan dan alokasi 20 persen APBN untuk pendidikan.
“Tahun lalu, pemerintah dan DPR RI menyiapkan Rp 123,1 triliun untuk sektor kesehatan. Dana itu ditingkatkan menjadi Rp 132,2 triliun (2020) atau sekitar 5,23 persen dari APBN. Sedangkan untuk pendidikan, ditingkatkan 2,7 persen dari Rp 492,5 triliun 2019 menjadi Rp 505,8 triliun 2020,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
