JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengapresiasi ketegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencabut ketentuan relaksasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mengancam sektor UMKM.
“Kita patut memberikan acungan jempol kepada Presiden yang menunjukan keberpihakannya kepada sektor UMKM.” ujar Bamsoet saat penutupan Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Solo, Rabu (28/11).
Dikatakan Bamsoet, demikian Ketua DPR RI tersebut akrab disapa, salah satu cara mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan adalah dengan memperkuat UMKM serta mendorong ekspor nasional dan mendorong pembangunan industri yang berdaya saing.
Meningkatnya ekspor khususnya dari sektor UMKM akan menjadikan neraca perdagangan Indonesia surplus dan dalam waktu bersamaan akan memperkuat cadangan devisa negara.
Pemerintah, kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, harus mendorong UMKM berorientasi ekspor dan menjadikan ekspor lebih atraktif, sehingga pelaku industri tertarik memasarkan produk mereka di luar negeri.
“Pemerintah bisa memberikan insentif yang menarik kepada para pelaku industri untuk meningkatkan ekspor,” ujar Bamsoet usai Presiden menyampaikan sambutannya kepada seluruh peserta Rapimnas Kadin yang mayoritas berasal dari UMKM.
Penutupan Rapimnas Kadin Indonesia ini dilakukan Presiden Jokowi. Hadir pula antara lain Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Akbar Tandjung, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani dan Ketua Kadin Indonesia dari 34 Provinsi yang ada di tanah air.
Wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah tersebut menuturkan, salah satu insentif yang bisa diberikan adalah insentif fiskal. Insentif ini berupa pemotongan atau penghilangan pajak untuk produk barang dan jasa yang diekspor.
“Sesuai rekomendasi Rapimnas Kadin Indonesia, diharapkan dengan pemberian insentif fiskal maka ekspor menjadi lebih menarik bagi para pelaku industri sehingga, memacu mereka menghasilkan produk unggulan agar bisa bersaing di pasar dunia.”
Tak hanya itu, politisi senior Partai Golkar ini menambahkan, insentif berupa pemotongan bea masuk untuk produk yang sifatnya bahan baku, bahan penolong atau mesin pendukung industri berorientasi ekspor perlu dilakukan. Insentif ini akan menarik minat pelaku industri yang awalnya berorientasi pasar dalam negeri menjadi pelaku industri berorientasi ekspor.
“Masih tingginya bea masuk untuk barang-barang impor yang menjadi bahan baku dan bahan penolong industri, mengakibatkan biaya produksi dalam negeri meningkat. Ini membuat produk-produk yang berasal dari Indonesia menjadi lebih mahal dan sukar bersaing dengan produk negara lain.”
Pemerintah dan Kadin Indonesia, kata Bamsoet, juga mampu mendorong UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Karenanya, para pelaku UMKM dan industri kreatif di daerah perlu didorong untuk lebih memanfaatkan kemajuan teknologi melalui e-commerce.
“Pemerintah perlu mendorong perusahaan telekomunikasi untuk membangun infrastruktur e-commerce di daerah. Untuk mempercepat program digitalisasi daerah itu, pemerintah bisa melibatkan Kadin Indonesia sehingga tercipta sistem e-commerce yang baik dan murah,” urai Bamsoet.
Langkah lain yang perlu dilakukan, kata dia, pemerintah perlu mengambil kebijakan afirmatif dalam rangka memecahkan masalah kurangnya akses UMKM terhadap pasar keuangan, teknologi dan inovasi serta sumber daya manusia yang berkompeten.
Pemerintah diharapkan dapat mendorong lembaga keuangan, baik bank maupun non bank, untuk membuka dan memberi akses keuangan kepada UMKM.
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan juga perlu didukung dengan kualitas dan kompetensi SDM kompeten dengan kualifikasi yang dibutuhkan dunia industri.
Dalam hubungan ini, pemerintah bersama KADIN Indonesia dapat mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk menciptakan tenaga kerja yang dibutuhkan dunia industri,” papar Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI yang juga Ketua Umum ARDIN Indonesia ini menegaskan DPR RI mendukung penuh langkah Presiden Jokowi mengenai 16 Paket Kebijakan Ekonomi guna meningkatkan upaya reformasi struktural, daya saing perekonomian serta menarik investasi dalam dan luar negeri.
Sejak diluncurkan pada bulan September 2015 lalu, hasil dari 16 Paket Kebijakan Ekonomi tersebut dirasa cukup signifikan. Data World Economic Forum menyebutkan daya saing Indonesia di level internasional pada tahun 2017, naik 5 peringkat dari peringkat 41 ke peringkat 36.
‘Easy of doing business’ di Indonesia juga mengalami peningkatan ke posisi 72 dari peringkat ke 91. Di tahun 2017, Indonesia mendapatkan peringkat layak investasi dari lembaga pemeringkat dunia Standard & Poor’s. Sebelumnya, Indonesia juga mendapat peringkat layak investasi dari dua lembaga pemeringkat dunia lainnya, Moody’s Investor dan Fitch Ratings.
Capaian yang diraih pemerintahan Jokowi tersebut harus ditingkatkan lagi. DPR RI, pemerintah dan Kadin Indonesia terus berusaha meningkatkan ekspor dalam rangka menciptakan surplus neraca perdagangan yang berkesinambungan.
“Selain terus mendorong pembangunan industri yang berdaya saing, sehingga mampu mendukung peningkatan ekspor di pasar regional dan global,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
