JAKARTA, Beritalima.com– Masyarakat harus memanfaatkan secara maksimal Dana Insentif Desa (DID) untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah plastik.
Tahun ini DPR RI bersama pemerintah mulai mengalokasikan DID Rp 10 triliun. Dana tersebut merupakan bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2019 yang totalnya di APBN 2019 mencapai Rp 826,77 triliun.
“DID dialokasikan APBN untuk sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja daerah. Tahun ini, DID difokuskan untuk penanganan sampah. Pemda bisa memanfaatkan dana itu untuk membuat bank sampah (waste bank) di sekolah atau pedesaan,” ujar Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.
Itu dikatakan politisi senior Partai Golkar ini usai melantik ribuan kader dan saksi Tim Pemenangan Bambang Soesatyo Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Senin (25/2).
Dari pagi hingga sore, laki-laki yang akrab disapa Bamsoet itu berkeliling melantik ribuan kader dan saksi TPS Tim Pemenangan Bambang Soesatyo di kecamatan Alian, Kutowinangun, Poncowarno, Bonorowo, Prembun dan Padureso.
Pelantikan itu merupakan putaran hari kedelapan setelah sebelumnya menyelesaikan pelantikan puluhan ribu kader dan saksi Tim Pemenangan Bambang Soesatyo pada 20 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara,18 kecamatan di Kabupaten Purbalingga dan 3 kecamatan di Kabupaten Kebumen.
Wakil rakyat Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini mendorong masyarakat untuk menyerahkan sampah rumah tangga yang sudah dipisah dalam beberapa kategori, seperti plastik, kaca, logam dan kertas kepada Bank Sampah.
Bank Sampah akan membayar dengan perhitungan tertentu. Ini sekaligus membiasakan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.
Bank Sampah kemudian bisa menjual kembali sampah yang sudah dipilah tersebut ke pelaku industri kreatif maupun ke perusahaan asal limbah plastik untuk diolah lebih lanjut.
“Dengan demikian, sampah plastik maupun rumah tangga tak mencemari lingkungan. Tetapi, bisa dimanfaatkan menjadi bahan baku industri, dan dapat diolah menjadi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” jelas dia.
Karena itu, Bamsoet mengajak masyarakat mengurangi penggunaan plastik. Soalnya, sampah plastik umumnya sulit diurai mikroorganisme, sehingga mencemari lingkungan hingga jutaan tahun.
Jadi, butuh dukungan masyarakat luas agar Indonesia dapat mengurangi sampah plastik hingga 70 persen 2025. Penggalakan pengurangan plastik di berbagai industri termasuk di supermarket juga harus terus digencarkan.
Laporan Bank Dunia menyebutkan, dari 3,2 juta ton sampah plastik yang dihasilkan Indonesia setiap tahunnya, 87 persen dibuang ke laut. Indonesia menjadi pencemar sampah plastik kedua terbesar dunia setelah China.
“Kondisi yang memprihatinkan sudah terlihat seperti di Bali. Bahkan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melaporkan 70 persen sampah di Teluk Ambon didominasi sampah plastik,” ujar Bamsoet.
Dikatakan, laporan Majalah The Economist 2018 menyampaikan, dari semua plastik yang diproduksi di bumi sejak 1950-an, hanya sekitar 9 persen yang didaur ulang. Sisanya berserakan dimana-mana. Jika dibiarkan terus menerus, bumi akan tertutup dengan sampah.
“Bahkan laporan dari World Economic Forum dan Ellen MacArthur Foundation memperkirakan tahun 2050 jumlah berat sampah plastik lebih besar dibanding jumlah berat ikan di laut,” tutur Bamsoet.
Karena itu, DPR RI mendukung penuh upaya pemerintah menggencarkan berbagai penelitian untuk memanfaatkan sampah plastik, selain melalui Dana Insentif Desa. Tahun lalu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berhasil membuat aspal dari limbah plastik.
“Uji coba sudah dilakukan di beberapa daerah seperti Bali, Bekasi, dan Cilegon. Jika sukses dan bisa diterapkan secara massal, Indonesia akan bergerak lebih maju dibanding negara lainnya dalam menjaga bumi dari serangan sampah plastik,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
