MAROKO, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo optimis memasuki tahun 2020, dinamika politik Indonesia akan menapak jauh lebih baik. Sebab, modal dasar untuk mewujudkan stabilitas nasional dan ketertiban umum, yakni persatuan dan kesatuan semua elemen bangsa, telah dimulai dan terus berproses.
“Memang, di beberapa tempat seperti Papua masih saja muncul kasus-kasus yang merefleksikan terganggunya persatuan dan kesatuan. Namun, insiden-insiden bernuansa diskriminasi itu tidak menimbulkan kegelisahan yang berlebihan. Demikian juga dengan berbagai masalah hukum seperti Kasus Jiwasraya, Garuda, Omnibus Law, BPJS dan lain-lain yang mulai satu persatu diselesaikan serta Pilkada Serentak 2020,” ujar Bamsoet dari Maroko, Selasa (31/12/19).
Mantan Ketua DPR RI dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menuturkan, gejala disharmoni atau masyarakat yang terpolarisasi sudah terlihat dan dirasakan selama kurang lebih satu dekade terakhir. Gejala itu kemudian semakin menguat sejak sebelum dan sepanjang tahun politik 2019.
“Menyikapi gejala itu, negara dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang peduli, termasuk para tokoh agama, terus berupaya merekat persatuan dan kesatuan. Sehingga, diyakini bahwa di kemudian hari, perilaku diskriminatif tidak akan mendapatkan tempat di negara ini,” kata Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mencatat, salah satu langkah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa ditunjukan dengan sangat bagus oleh Presiden Joko Widodo sebagai pemenang Pilpres 2019. Presiden Jokowi bersama para pendukungnya menyadari bahwa kemenangan di Pilpres 2019 tidak boleh menambah persoalan bagi bangsa, baik sekarang maupun di kemudian hari. Tidak pula kemenangan itu boleh menggoreskan luka baru bagi mereka yang merasa kalah.
“Kemenangan itu haruslah menjadi solusi. Selain, menyembuhkan, serta menjadi sumber kekuatan yang mempersatukan dan merawat keberagaman. Menyatukan kembali warga bangsa yang terpolarisasi menjadi yang paling utama. Harmonisasi kehidupan bermasyarakat harus diupayakan dengan tulus dan penuh kesungguhan. Sikap kebangsaan tersebut berhasil diperlihatkan oleh Presiden Jokowi dan para pendukungnya,” urai Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, upaya Presiden Jokowi mengakhiri polarisasi masyarakat, juga ditunjukan saat menggodok formasi kabinet. Kejutan dan juga sangat menggembirakan karena Prabowo bersedia masuk dalam Kabinet Indonesia Kerja.
“Rivalitas keduanya yang begitu sengit di ajang Pilpres 2019 diakhiri dengan cara yang sangat elegan. Demi kepentingan negara dan bangsa yang jauh lebih besar dan strategis, kedua sosok itu mewujudkan kebersamaan dan mengabdi kepada negara,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai kebersamaan Jokowi-Prabowo dalam pemerintahan sekarang, mencerminkan niat tulus keduanya untuk mengakhiri polarisasi masyarakat. Keduanya mendorong seluruh elemen bangsa untuk merajut lagi persatuan dan kesatuan demi terwujudnya stabilitas nasional dan ketertiban umum.
“Mewujudkan dua faktor ini sangat penting. Tidak hanya demi kenyamanan semua warga negara, tetapi juga untuk merawat citra bangsa dan negara dalam pergaulan antar-bangsa,” tutur Bamsoet.
Namun, Dewan Pakar KAHMI ini juga mengingatkan, bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, hingga persoalan pertahanan dan keamanan. Bahkan, karena Indonesia kaya akan sumber alam, ada kekuatan asing yang ingin menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa agar bisa meruntuhkan Negara Kesatuan Repubik Indonesia.
“Hanya persatuan dan kesatuan seluruh elemen bangsa yang bisa mengeliminasi niat-niat jahat itu. Di tahun mendatang, harus ada dorongan kepada seluruh anak bangsa, khususnya Generasi Milenial dan Generasi Z, agar lebih bersemangat merajut persatuan dan kesatuan bangsa,” pungkas Bamsoet. (*)
