JAKARTA, Beritalima.com– Hiruk pikuk kampanye dengan berbagai akrobat yang dijalankan para elite politik menjelang pelaksaan pesta demokrasi yakni pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 17 April mendatang tidak akan menggangu kinerja DPR RI dan pemerintah.
Dalam berbagai rapat kerja antara DPR RI dengan pemerintah, ungkap Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, keduanya sepakat pekerjaan rumah harus tetap diselesaikan, terutama dalam mencapai target rasio elektrifikasi listrik 99 persen tahun ini.
Dikatakan, DPR RI serta pemerintahan Jokowi menyadari pentingnya energi untuk memperbaiki kehidupan manusia. Sejalan dengan prinsip ekonomi berkeadilan, jangan sampai anak-anak tidak bisa belajar di malam hari karena rumah mereka belum terjangkau listrik.
“Listrik merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Selain untuk belajar juga meningkatkan produktifitas masyarakat,” ungkap politisi senior Partai Golkar itu usai melantik ribuan kader dan saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tim Pemenangan Bambang Soesatyo Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Rabu (27/2).
Wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini berkeliling melantik kader dan saksi TPS Tim Pemenangan Bambang Soesatyo di Kecamatan Klirong, Petanahan, Puring,Kuwarasan, Gombong, Sempor, Karanganyar dan Karanggayam di Kabupaten Kebumen.
Pelantikan di delapan kecamatan itu merupakan putaran hari kesepuluh Ketua DPR RI kelilinh daerah pemilihannya. Sebelumnya laki-laki yang akrab disapa Bamsoet ini melantik puluhan ribu kader dan saksi Tim Pemenangan Bambang Soesatyo di 20 kecamatan di Banjarnegara, 18 kecamatan di Purbalingga dan 21 kecamatan di Kebumen.
Dikatakan, sejak dipimpin Jokowi, rasio elektrifikasi Indonesia terus meningkat. Dari 88,3 persen di 2015, menjadi 91,6 persen 2016, 95,35 persen (2017), dan di tahun lalu mencapai 98,3 persen. Tarif listrik juga tetap stabil dan tidak melonjak tajam sehingga memberatkan rakyat.
Karena berhasil melakukan efisiensi dan membangun berbagai pembangkit listrik, 1 Maret 2019 nanti, pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) menurunkan tarif listrik bagi pelanggan R-I 900 VA Rumah Tangga Mampu (RTM). “Masyarakat hanya membayar tarif listrik Rp 1.300 per kilowatt hour (kWh) dari tarif normal Rp 1.352 per kWh.”
Ditambahkan, setidaknya ada 21 juta rakyat Indonesia yang menikmati penurunan tarif listrik ini. Itu akan sangat membantu sekali, sehingga warga, khususnya di pedesaan bisa menggunakan uang mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
Dalam berbagai rapat kerja, kata Bamsoet, DPR RI selalu memfasilitasi PLN serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar target pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 Mega Watt (MW) bisa tercapai 2024.
“Dengan begitu, pasokan listrik masa mendatang bisa aman dan harga tetap stabil. Yang terbaru, presiden meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ekspansi 1 x 660 MW di Cilacap, Jawa Tengah,” urai Bamsoet.
Selain membangun Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang tersebar dari Sumatera hingga Papua, DPR RI juga meminta pemerintah meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Masa depan energi dunia tidak lagi hanya tergantung pada fosil semata, melainkan pada renewable energy seperti Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pusat Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
Tahun lalu 2018 berhasil menyelesaikan pembangunan 328 Megawatt pembangkit EBT antara lain PLTB Sidrap 70 MW, PLTA Poso 60 MW, PLTB Jeneponto 72 MW, PLTP Karaha 30 MW, PLTP Sarulla 110 MW, serta PLTS dan PLTMH mencapai 331,8 MW.
“Pengembangan EBT sekaligus bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan limpahan sumber daya alam yang begitu luar biasa,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
