JAKARTA, Beritalima.com– Para mahasiswa dan komunitas penggiat hukum harus menolak jika kegiatan menyampaikan atau menyuarakan pendapat yang mereka lakukan ditunggangi para petualang politik.
Soalnya, kata Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, instabilitas politik dan keamanan hanya merugikan semua pihak. “Dan, ruang publik yang gaduh dan keruh akan menguntungkan para petualang politik,” kata politisi senior Partai Golkar ini dalam keterangan yang diterima Beritalima.com, Senin (30/9).
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini berharap mahasiswa serta penggiat hukum untuk tetap fokus pada kegiatan menyuarakan aspirasi dalam menyoal Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan RUU Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) karena petualang politik punya agenda untuk menyelundupkan siasatnya di tengah-tengah suasana yang tidak kondusif.
Dikatakan, hak setiap warga negara untuk bertanya atau mempersoalkan setiap RUU jika ada pasal-pasal dalam RUU bersangkutan dinilai tak jelas. Juga menjadi hak setiap warga negara untuk mendesak atau menuntut pemerintah dan DPR RI membatalkan setiap RUU jika dinilai tidak berkeadilan.
Wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini berpendapat tidak ada yang salah dengan gelombang protes atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota untuk mempersoalkan RUU KUHP dan RUU KPK. Memang, ada sejumlah ekses dari rangkaian unjuk rasa itu.
Namun, sejumlah ekses itu masih bisa ditoleransi, kecuali peristiwa meninggalnya dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Terkait masalah ini, Bamsoet menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya dua mahasiswa itu dan mendesak Polri segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.
Di tengah kegiatan mahasiswa melancarkan protes, ada kelompok yang juga turun ke jalan tapi membawa agenda politik yang berbeda. Ada yang mau menggagalkan pelantikan presiden atau menurunkan Presiden Jokowi. Kelompok ini cenderung menggerakan massa untuk menimbulkan instabilitas politik dan keamanan.
Merongrong stabilitas politik dan kemanan (polkam) apalagi merusak ketertiban umum, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Instabilitas polkam selalu menjadi target para petualang politik karena berharap bisa mendapatkan keuntungan politis dari suasana gaduh dan keruh di ruang publik. Sebaliknya, instabilitas Polkam selalu menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. (akhir)
