JAKARTA- Beritalima.com– Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah tujuh Pemerintah Provinsi Aceh, Bengkulu, Jambi, Sulawesi Tengah, Riau, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam menangani serta mengendalikan persebaran yang menunjukkan tren baik dengan tidak terjadi penambahan jumlah kasus positif wabah virus Corona (Covid-19) di daerah mereka.
Selain itu, politisi senior Partai Golkar tersebut, berharap agar daerah lain dapat mencontoh maupun memperketat disiplin sosial sehingga tidak terjadi penambahan jumlah kasus positif Covid-19 di provinsi yang mereka pimpin.
“Saya juga mendorong pemerintah khusunya Gugus Tugas Covid-19 mengkaji langkah dan upaya/strategi pemerintah daerah/kepala daerah di tujuh provinsi tersebut dalam menerapkan kebijakan maupun protokol kesehatan sehingga dapat dijadikan acuan bagi daerah lainnya dalam mengendalikan penyebaran Covid-19, mengingat daerah-daerah itu memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dalam menjalankan protokol kesehatan.”
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga menghimbau masyarakat agar terus berupaya mendisiplinkan diri dalam melakukan protokol kesehatan, physical distancing dan patuh pada kebijakan pemerintah, sebagai upaya membantu pemerintah dalam mengendalikan wabah Covid-19.
Terkait rencana Pemerintah yang mulai bersiap dalam menerapkan tatanan normal baru atau new normal dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di tengah pandemi Covid-19, pria yang akrab dengan panggila Bamsoet itu mengingatkan Pemerintah dan Gugus Tugas, kenaikan kasus Covid-19 masih terus terjadi di Indonesia.
Karena itu, perlu dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam terlebih dahulu sebelum diputuskan akan memberlakukan new normal di Indonesia, sehingga dapat mencegah bertambahnya kasus covid-19 dikarenakan sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas.
Wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah tersebut juga mendorong Pemerintah dan Gugus Tugas mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat di setiap wilayah dalam menjalani masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan menjadikan hasil evaluasi tersebut untuk menentukan apakah new normal dapat atau belum dapat diterapkan secara optimal di daerah tersebut.
Bamsoet juga mendorong Pemerintah dan Gugus Tugas untuk memiliki basis data yang valid guna menjadi dasar keluarnya kebijakan baru itu dan memaparkan penjelasan tersebut kepada masyarakat sehingga seluruh warga memiliki visi dan misi yang sama dalam menjalani kebijakan ini.
Selain itu, kata Bamsoet, Pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 2019 untuk mengkaji lagi secara mendalam seluruh aspek dalam kebijakan tersebut, dan melakukan pemetaan, sehingga data yang dikumpulkan dapat dengan tepat dan efektif digunakan untuk mengeluarkan kebijakan.
Ia juga endorong Pemerintah dan Gugus Tugas melibatkan akademisi yang termasuk sebagai birokrat pembuat kebijakan untuk membangun kapasitas dan kapabilitas membuat kebijakan agar berbasis data dan indikator yang valid, sehingga manfaat dari kebijakan tersebut, dalam hal ini kebijakan new normal dapat dilakukan secara efektif.
Terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), program keluarga harapan, dan bansos sembako yang belum terdistribusikan hingga ke masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia, Bamsoet meminta Pemerintah Pusat, Daerah hingga ke Pemerintah Desa memetakan seluruh masyarakat, baik yang terdata maupun yang belum terdata tapi tinggal di daerah terkait, agar segera diberikan bantuan sembako, bantuan non-tunai ataupun bantuan tunai. (akhir)
