JAKARTA, Beritalima.com– Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bergandeng tangan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menanggulangi kasus stunting atau gangguan tumbuh kembang anak akibat kurang gizi kronis.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) kepada awak media di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/8) terkait dengan kekhawatirkan dia masih adanya kasus gangguan tumbuh kembang anak akibat kurang gizi kronis di tanah air.
Pernyataan itu disampaikan politisi senior Partai Golkar ini merujuk kepada kasus stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat yang melewati angka 40 persen. Sedangkan di Kota Cimahi, Jawa Barat, ada 7.965 anak yang mengalami stunting.
“Kemensos, Kemenkes, TNP2K dan Pemda harus bersinergi memaksimalkan pelaksanaan program penanganan stunting sebagai upaya menanggulangi masalah kurang gizi di Indonesia,” kata wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jawa Tengah tersebut.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Bamsoet, mempunyai perhatian besar terhadap persoalan stunting. Bahkan, kepala negara telah memimpin langsung Gerakan Nasional Pencegahan Stunting.
Bamsoet berharap pemerintah menggenjot upaya pencegahan stunting. Dia meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggerakkan pemda demi mendorong masyarakat memanfaatkan dana desa untuk mendirikan posyandu, membangun fasilitas kesehatan ataupun sanitasi yang baik. Dengan begitu dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat desa terutama mencegah terjadinya stunting.
Lebih lanjut Bamsoet juga meminta Kemenkes terus melakukan edukasi dan kampanye tentang manfaat air susi ibu (ASI) eksklusif bagi bayi. Sebab, ASI eksklusif punya kontribusi penting bagi tumbuh kembang dan daya tahan anak.
“Sekaligus menyosialisasikan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menjalankan pola hidup sehat agar terhindar dari segala macam penyakit,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
