JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi II DPR RI yang membawahi bidang pemerintahan dalam negeri segera menggelar Rapat Kerja Gabungan dengan KPU, Bawaslu, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian untuk mencari tahu lebih detail banyaknya petugas KPPS meninggal dunia.
Sebenarnya, KPU, pemerintah dan DPR RI sudah mengantisipasi ini dengan membatasi jumlah pemilih setiap TPS tidak lebih dari 300 orang agar meringankan beban kerja petugas KPPS.
“Belajar dari pengalaman Pemilu 2014 yang tidak serumit Pemilu 2019, kala itu jumlah pemilih setiap TPS bisa mencapai 500. Petugas KPPS yang meninggal mencapai ratusan,” ujar Bambang.
Hal tersebut dikatakan politisi senior Partai Golkar ini saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Peduli Tragedi Kemanusiaan Pemilu (AMP TKP) 2019 di Ruang Kerja Ketua DPR RI Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).
Hadir dalam audiensi tersebut antara lain Ketua Pengarah (AMP TKP) Din Syamsuddin, Sekretaris (AMP TKP) Ahmadi Thaha, Marah Santi Siregar, Fahmi Idris, Iwan Piliang, Siane Indriani, Amidhan, Hatta Taliwang dan Nasrullah.
Wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini tidak menutup mata terhadap banyaknya persoalan yang ditinggalkan Pemilu 2019. Karenanya perbaikan mutlak dilakukan.
“Penggabungan Pilpres dan Pileg ternyata menimbulkan beban kerja yang luar biasa bukan hanya bagi petugas KPPS, juga kandidat maupun partai politik. Belum lagi besarnya potensi gesekan di masyarakat. Karenanya sedang ditinjau ulang untuk memisahkan kembali Pileg dan Pilpres.”
Selain itu, pria yang akrab disapa Bamsoet ini menyarankan agar Bangsa Indonesia mulai bergerak ke sistem e-voting. Selain mengurangi beban kerja petugas, juga untuk menunjukan kepada dunia bangsa Indonesia sudah maju dan modern dalam penyelenggaraan Pemilu.
“Yang paling penting dilakukan adalah sistem rekrutmen petugas KPPS yang harus diperketat dengan memperhatikan track record dan kesehatan karena temuan IDI mayoritas petugas KPPS yang meninggal memiliki riwayat penyakit kronis yang ada di Indonesia.”
Bamsoet juga menilai pentingnya asuransi bagi petugas KPPS. Pelatihan dan bimbingan teknis juga harus disiapkan dari jauh-jauh hari, terutama menyangkut kesiapan mental dan psikologis.
Capek fisik masih bisa diatasi, tetapi jika sudah terkena tekanan psikologis karena semua pihak ingin menang. Itukah yang kadang kala sulit diatasi. “Tekanan maupun teror dari pihak yang mengganggu jalannya Pemilu pasti akan selalu ada. Selain dibekali asuransi, petugas KPPS harus disiapkan mental dan psikologisnya,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
