JAKARTA, Beritalima.com– Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo berharap ke depan neraca perdagangan Indonesia-Selandia Baru yang selalu defisit dari sisi Indonesia, bisa menuju surplus.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, sejak 2014 defisit selalu terjadi pada Indonesia, dari USD -354,619 juta di 2014, menjadi USD -200,756 juta di 2015. Dan, USD -294,361 juta di 2016, kemudian USD -313,764 juta di 2017 serta USD -317,784 juta di 2018.
“Setelah lembaga legislatif memberikan dukungan stabilitas politik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, kini tugas Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju (KIM) harus fokus bekerja menciptakan stabilitas ekonomi sehingga memacu peningkatan produktifitas dan kualitas produk dalam negeri untuk bisa menembus pasar internasional, khususnya ke Selandia Baru yang punya potensi pasar luar biasa,” kata dia.
Itu dikatakan politisi senior Partai Golkar ini udai menerima Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, HE Jonathan Austin di Ruang Kerja Ketua MPR RI Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, pekan ini.
Wakil rakyat Dapil VII Provinsi Jawa Tengah yang juga kandidat Ketua Umum Partai Golkar 2019-2024 ini menjelaskan, ekspor Non Migas Indonesia ke Selandia Baru seperti kopi, teh dan rempah-rempah maupun alat pertanian dan lainnya, sebetulnya sudah menunjukan kemajuan.
Data BPS mencatat, di 2016 jumlahnya mencapai USD 357,569 juta, menjadi USD 411,953 juta di 2017, dan USD 486,826 juta di 2018.
“Potensi ekspor non migas ke Selandia Baru tak boleh disia-siakan Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju.
Diversifikasi ekspornya juga masih berpeluang diperluas. Jangan sampai akibat ketidakfokusan Tim Ekonomi, menyebabkan daya saing dan produktifitas nasional Indonesia menurun. Sehingga mengakibatkan Selandia Baru maupun negara tujuan ekspor lainnya mengganti barang-barang produk Indonesia dari negara lain.”
Dia memandang pembatu Presiden pada tim ekonomi KIM juga perlu memahami visi Jokowi untuk mengundang investasi seluasnya guna membuka lapangan pekerjaan baru. Karena itu, perlu adanya pemangkasan regulasi yang menghambat investasi. Legislatif sudah mendukungnya dalam pembahasan Omnibus Law.
Laporan Doing Business 2020 yang dirilis World Bank menempatkan Selandia Baru pada posisi pertama dunia sebagai negara punya kemudahan bisnis terbaik, dengan skor 86,8 (skala 0-100). Sedangkan Indonesia stagnan di posisi 73 dengan skor 69,6.
Di ASEAN saja, kita masih kalah dari Singapura (peringkat 2 dunia dengan skor 86,2), Malaysia (peringkat 12, skor 81,5), Thailand (peringkat 21, skor 80,1), Brunei Darussalam (peringkat 66, skor 70,1), dan Vietnam (peringkat 70, skor 69,8). “Tahun mendatang, dengan semangat gotong royong dan kebersamaan, peringkat Indonesia harus naik tajam. Tak boleh stagnan apalagi menurun,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
