JAKARTA, Beritalima.com– Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengajak semua unsur dalam birokrasi pemerintah pusat dan daerah menghayati makna dari reaksi warga yang mensyukuri penangkapan Bupati Cianjur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga terlibat kasus korupsi.
Reaksi warga Cianjur itu, ungkap politisi senior Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis kepada awak media, Minggu (16/12), merefleksikan kehendak masyarakat Indonesia yang merindukan pemerintahan bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Reformasi birokrasi, jelas laki-laki yang akrab disapa Bamsoet tersebut, memang telah mencatat progres cukup signifikan. Namun, masyarakat merasakan progres reformasi birokrasi itu belum mampu menangkal atau mempersempit ruang gerak oknum birokrat melakukan korupsi.
“Korupsi masih marak, fakta ini mengecewakan serta menyakiti nurani rakyat. Reformasi birokrasi dinilai gagal jika tidak mampu menangkal korupsi. Karena itu, Pemerintah bersama institusi penegak hukum harus mulai merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif,” kata dia.
Seperti diketahui, Jumat (14/12) siang, masyarakat Cianjur memadati alun-alun kabupaten. Merekamerayakan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menyergap Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. Sang bupati disergap tim KPK, Rabu (12/12) subuh di halaman Masjid Agung Cianjur.
Fakta ini menjelaskan, ungkap wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah itu, warga Cianjur spontan merayakan hasil OTT KPK, sekaligus menyuarakan rasa syukur dan berterima kasih kepada lembaga ini bisa menghentikan perilaku korup oknum birokrat di daerah mereka.
Lebih jauh dikatakan, sangat mudah memaknai apa yang tersirat dari respons warga Cianjur tersebut. Dibalik syukur serta senang, tersimpan kemarahan dan kekecewaan masyarakat kepadaoknum birokrat daerah mereka yang tamak.
Selama ini, mereka hanya diam sambil menunggu dengan penuh harap adanya kekuatan yang bisa menghentikan perampokan hak-hak rakyat oleh penguasa rakus. Dan, ketika harapan warga Cianjur itu terwujud, wajar kalau mereka bersyukur.
Semua elemen masyarakat di berbagai daerah pun pasti punya harapan yang sama dengan warga Cianjur. Mereka berharap birokrasi di daerah mereka bersih dari perilaku koruptif.
Sebelum kasus bupati Cianjur, sudah sekitar 100 kepala daerah yang ditangkap KPK karena terlibat dalam kasus korupsi. Namun, fakta-fakta historis itu tidak berhasil menumbuhkan efek jera.
Tahun ini tercatat yang terbanyak KPK melakukan OTT, yakni 28 kali. Bupati Cianjur tersebut merupakan kepala daerah ke-21 yang disergap dan menjadi kepala daerah ke-38 yang terjaring OTT.
Karena efek jera tak juga kunjung tumbuh, kata Bamsoet, diyakini pula penangkapan maupun OTT tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab, oknum birokrat yang nakal akan selalu mencari modus baru untuk bisa merampok uang negara.
Karena itu, strategi pencegahan menjadi sangat penting. Berdasarkan kecenderungan itu, pimpinan DPR mendorong Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membangun kerja sama dengan KPK untuk merumuskan strategi pencegahan korupsi.
“Publik akan mengukur hasil reformasi birokrasi dari kemampuan sistem birokrasi pusat dan daerah dalam usaha memperkecil ruang bagi oknum birokrat melakukan korupsi,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
