JAKARTA, Beritalima.com– Sikap gotong royong warga dalam membantu korban banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) patut ditiru para pejabat publik selaku penyandang amanah rakyat sebahai penyelenggara negara.
Hal itu dikatakan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo dalam keterangan pers Biro Pemberitaan dan Humas MPR RI, Kamis (2/1) terkait dengan bencana banjir akibat curah hujan cukup lama melanda ibu kota dan sekitarnya sepanjang penggantian tahun baru lalu.
Dalam keterangan pers itu, politisi senior Partai Golkar ini turut berduka atas musibah yang menelan korban jiwa ini. Dari komunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), TNI, Polri, jajaran pemerintah pusat hingga daerah, sudah terjun melakukan penyelamatan sekaligus penanggulangan korban banjir.
“Keaktifan masyarakat dalam menyelamatkan warga hingga membuat dapur umum, menjadi cerminan lain betapa bangsa Indonesia sangat kuat dengan nilai kegotongroyongannya,” kata wakil rakyat dari Dapil VII Jawa Tengah tersebut.
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, sudah 74 tahun Indonesia merdeka, banjir masih saja menimpa ibu Kota dan sekitarnya. Padahal Jabodetabek, tanpa melupakan daerah lainnya, merupakan kawasan vital Indonesia.
“Musibah banjir kali ini menjadi tamparan bagi para penyelenggaran negara untuk serius menata pembangunan dengan memperhatikan lingkungan dan aspek berkelanjutan,” ujar Bamsoet menyikapi musibah, Kamis (2/1/20).
Dia meyakini baik pemerintah pusat maupun daerah (Jabodetabek) pasti sudah punya rencana kerja dalam penangangan banjir. Tinggal bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah agar rencana itu tak berseberangan, apalagi berbenturan sehingga bisa cepat dijalankan, dan rakyat tidak menjadi korban berkepanjangan.
“Kita punya banyak orang cerdas. Di BMKG misalnya, pasti jauh-jauh hari memprediksi hujan akan lebat. Jika hujan lebat debit air akan naik. Karena debit air naik, pemerintah pusat dan daerah harus bekerjasama agar jangan sampai warga terkena banjir. Jangan karena ego sektoral, rakyat yang jadi korban,” tegas Bamsoet.
Agar rakyat tidak lagi menjadi korban, Bamsoet mendorong pemerintah pusat dan daerah harus segera duduk bersama agar tak lagi perdebatan, apakah harus normalisasi atau naturalisasi sungai dalam penanggulangan banjir.
Pemerintah pusat punya rencana pembangunan prasarana pengendalian bajir pada sungai Krukut, Ciliwung, Cakung dan Sunter. Informasinya belum maksimal karena terkendala pembebasan lahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. “Tanpa kerjasama pusat-daerah, mustahil banjir bisa diminimalisir. Tanpa kerjasama pusat dan daerah, rakyatlah yang kembali menjadi korban.”
Bamsoet juga mengingatkan, manusia tidak bisa dan tidak boleh melawan alam. Hal lain yang penting dilakukan adalah penanaman kesadaran agar kita bisa hidup selaras dengan alam karena tidak hanya Indonesia, negara juga sedang menghadapi ancaman efek perubahan iklim (climate change).
Musibah tak mengenal suku, agama, ras, status sosial. Bila ada musibah, kita semua susah. Karena itu, sebisa mungkin kita berupaya meminimalisir datangnya musibah.
“Cuaca ekstrim akibat perubahan iklim bisa ditanggulangi jika infrastruktur siap, limbah dikelola secara tepat, serta lingkungan yang dijaga. Ingat, kita hanya punya satu bumi, yang seyogyanya harus dirawat secara baik dan benar,” demikian Bambang Soesatyo. (akhir)
