JAKARTA, Beritalima.com– Pelaksanaan Sidang Tahunan (ST) MPR RI 2021 yang diselenggarakan Senin, 16 Agustus 2021, mulai pukul 08.30 WIB akan menjadi momentum buat MPR RI untuk menyampaikan berbagai pesan kebangsaan.
Hal itu dikatakan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/8).
Menurut politisi senior Partai Golkar itu, khusus dalam penanggulangan pandemi virus Corona (Covid-19) yang melanda Indonesia sejak awal Maret tahun lalu, tidak boleh hanya berfokus pada aspek kesehatan dan perekonomian saja, tetapi juga menyertakan aspek penguatan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Mengingat di tengah kondisi keprihatinan akibat pandemi Covid-19, kata wakil rakyat dari Dapil VII Provinsi Jawa Tengah ini, kohesi sosial dan soliditas kebangsaan justru menjadi titik rawan dan krusial. Penguatan dan pembangunan karakter bangsa harus terus diperjuangkan, agar menjadi semangat kolektif di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
“Salah satunya melalui vaksinasi ideologi dengan menggencarkan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sangat tepat jika dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, juga dilakukan vaksinasi Covid-19. Selain lebih efektif dan efisien, juga lebih mudah mengorganisir warga karena setiap anggota MPR RI sudah memiliki basis massa di daerah pemilihan masing-masing.”
Turut hadir secara daring dan luring dalam rapat itu, antara lain Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani dan Fadel Muhammad.
Hadir pula Ketua Fraksi Golkar Idris Laena, Sekretaris Fraksi Gerindra Elnino Mohi, Sekretaris Fraksi Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie, Sekretaris Fraksi PKB Neng Eem Marhamah, Ketua Fraksi Demokrat Benny K Harman, Ketua Fraksi PKS Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PAN Jon Erizal, Bendahara Fraksi PPP Syamsurizal, Ketua Kelompok DPD Intsiawati Ayus serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma’ruf Cahyono.
Pada kesempatan itu Bamsoet menjelaskan, dalam ST MPR RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menyampaikan pidato laporan kinerja lembaga-lembaga negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya setahun terakhir sehingga rakyat bisa mendengarkan dan mengevaluasi kinerja kelembagaan pemerintahan atau lembaga negara.
“Jumlah undangan ST MPR RI mencapai 1.125. Terdiri dari 60 undangan yang hadir secara fisik, 975 undangan yang hadir secara virtual, dan 90 undangan streaming.
Undangan hadir fisik antara lain untuk Presiden, Wakil Presiden, Menko, Mensesneg, Mensekab, Mentkeu, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, Panglima TNI, dan Kapolri. Serta Ketua BPK, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua KY,” tutur Bamsoet.
Ditambahkan, selain ST MPR RI, Agustus 2021 MPR RI juga memiliki dua agenda penting lainnya, yakni Peringatan Hari Konstitusi dan Peringatan Hari Lahir MPR. Pada Rapat Pimpinan MPR RI lalu disepakati, Peringatan Hari Konstitusi yang biasa setiap 18 Agustus dan Hari Lahir MPR yang 29 Agustus, karena pandemi Covid-19, kedua momen peringatan itu diselenggarakan secara bersamaan, Rabu (18/8) mulai pukul 10.00 WIB.
MPR RI berharap, kata Bamsoet, Presiden hadir dalam peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR RI. Di tanggal ini, secara yuridis konstitusional negara Indonesia dilahirkan. Pada tanggal ini pula cita negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, Pancasila sebagai dasar dan ideologi, tujuan negara Indonesia merdeka ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.”
Dijelaskan Bamsoet, peringatan Hari Konstitusi harus menjadi momentum kebangsaan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya terkait ketiadaan haluan negara sebagai bintang penunjuk arah pembangunan nasional.
Atas dasar evaluasi itulah, MPR RI kini sedang melakukan kajian menghidupkan kembali haluan negara dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Karena itu kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi sangat penting. Di forum tersebut presiden bisa menyampaikan pandangan pemerintah terhadap rencana MPR RI menghadirkan PPHN.
“Dengan demikian bisa terjadi kesepahaman antara MPR RI dengan pemerintah terkait PPHN. Kesepahaman tersebut sangat penting, sehingga kedepannya Indonesia tidak lagi terombang-ambing dalam melakukan pembangunan nasional,” demikian Ba,bang Soesatyo. (akhir)
