JAKARTA, Beritalima.com– Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Papua dan Papua Barat, Willem Frans Ansanay kembali menyatakan dukungan agar Pemerintah tidak menunda penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua yang sudah dijadwalkan 2-15 Oktober 2021 dengan alasan bakal menjadi kluster baru pandemi virus Corona (Covid-19) di tanah air.
“Tak perlu pelaksanaan PON yang baru untuk pertama kali dalam sejarah digelar di Bumi Cendrawasih ini kembali ditunda karena kekhawatiran menjadi kluster baru Covid-19 asal peserta dan pelaksana menjalankan protokol kesehatan secara ketat,” ungkap Frans kepada Beritalima.com, Rabu (11/8) pagi.
Itu diungkapkan Frans terkait dengan permintaan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddi Amali untuk menunda pelaksanaan PON karena khawatir pesta ini menjadi kluster baru Covid-19. Padahal, saat ini Pemerintah lagi gencar-gencarnya menekan penyebaran Covid-19.
Terkait kekhawatiran bakal berkumpulnya penonton, Frans mengatakan, itu kan bisa diatur, apalagi yang dipertandingkan dalam PON itu tidak hanya satu cabang olahraga melainkan puluhan sehingga venues tidak bakal penuh penonton, apalagi kalau dilakukan pembatasan.
Selain itu, lanjut Frans, untuk menyaksikan jalannya pertandingan, dalam dunia modern seperti sekarang, orang kan tidak harus datang ke stadion atau venues, bisa cara lain seperti melalui televisi dan sebagainya. “Jadi, saya nilai tidak perlu khawatirlah,” jelas dia.
Usai pelaksanaan PON, ungkap Frans, pihak berwenang harus segera melakukan audit anggaran yang dikucurkan untuk pelaksanaan pesta olahraga ini. “Ini penting karena dana yang dikucurkan pemerintah itu adalah uang rakyat dari pembayaran pajak dan sebagainya. Uang itu harus dipertanggungjawabkan Pemerintah kepada rakyat,” kata Frans.
Frans termasuk pihak yang mencurigai ada dana seharusnya untuk penyelenggaraan PON XX malah masuk ke kantong-kantong pribadi oknum seperti yang terjadi dengan anggaran Pemerintah Pusat untuk Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan, sampai saat ini penyelenggaraan PON masih sesuai jadwal yakni 2-15 Oktober 2021. “Tidak ada perubahan. Sampai saat ini belum ada keputusan apa pun, kecuali PON digelar di Papua, 2-15 Oktober,” kata politisi senior Partai Golkar tersebut.
Menpora menyadari adanya laporan soal meningkatnya kasus penyebaran Covid-19 di Papua, khususnya di beberapa kota/kabupaten tempat penyelenggaraan PON. Namun, untuk membahas hal itu pastinya bakal ada Rapat Terbatas (Ratas) lagi yang biasa dipimpin Presiden Jokowi.
“Pasti ada ratas untuk putusan itu. Kan Presiden akan minta seluruh informasi walaupun selama ini beliau memantau, memonitor berbagai instrumen yang dimiliki baik dari Kepolisian, TNI, Kemendagri di samping teknisnya dari kita. Itu yang sedang dijalankan,” jelas Zainuddin.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada Kemenkes agar bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat di sekitaran venue atau wisma atlet dengan mengadakan vaksinasi Covid-19. Seluruh atlet dan ofisial dari 33 Provinsi sebelum bertolak ke Papua, mereka telah mendapatkan vaksin Covid-19 dari daerah masing-masing.
Jumat pekan lalu diberitakan, DPP KNPI melalui Ketua bidang olahraga Sumardi Evulae mendesak Menpora Zainuddin Amali dan Presiden RI Joko Widodo menunda penyelenggaraan PON XX Papua 2021.
Alasannya karena lonjakan penyebaran Covid-19 varian Delta semakin memprihatinkan dan menyebar ke semua daerah, tidak terkecuali di Tanah Papua, tempat penyelenggaraan pesta olahraga nasional ini.
“Penyelenggaraan PON XX Papua 2021 akan berpotensi menjadi kluster baru, disaat banyak penderita Covid-19 membuat fasilitas kesehatan tak mampu menangani situasi yang ada, tenaga medis kelelahan menangani pasien, bahkan ikut menjadi korban.
Sumardi menegaskan, memaksakan event dengan skala besar menjadi masalah baru buat Pemerintah karena hingga perpanjangan PPKM Darurat, situasi di banyak daerah masih dalam kategori PPKM level III dan IV. “Artinya masih dalam situasi membahayakan,” ujar Sumardi.
Bahkan Ketua Umum KNPI, Haris Pertama sejak jauh-jauh hari, sebelum Covid-19 varian Delta merebak, meminta Menpora RI membatalkan PON XX 2021 Papua dengan alasan demi kemanusiaan.
Menurut Haris, penundaan bahkan pembatalan PON XX Papua 2021 menjadi cara terbaik dalam menahan laju penyebaran virus Corona dan menghindari kluster baru di Tanah Papua hingga mencapai target vaksinasi.
Sebab vaksinasi yang digalakkan pemerintah masih jauh dari harapan dan tidak memungkinkan herd immunity tercapai. “Karena alasan gelombang ke-2 Covid-19 ini, Pemerintah harus menunda bahkan membatalkan PON XX 2021 Papua. Kita tidak menginginkan kematian warga negara bertambah karena even ini,” demikian Haris Pertama. (akhir)
