SURABAYA, Beritalima.com-
Permasalahan di masyarakat tidak akan ada habisnya. Terlebih jika kondisi makin terhimpit karena kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Di sinilah peran anggota dewan.
Hal ini disampaikan oleh Ketua fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur Lilik Hendarwati usai melakukan reses di beberapa wilayah kota Surabaya.
Menurut wanita cantik berhijab yang selalu tampil penuh energik ini, salah satu kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini adalah rencana Pemerintah Indonesia yang akan menaikkan Pajak Pertambahan NIlai (PPN) dari yang semula 11 persen menjadi 12 persen pada awal 2025 mendatang.
Dalam kesempatan itu, Lilik menyampaikan sangat memahami kegundahan masyarakat atas kenaikan PPN ini. Karena menurutnya, kenaikan PPN itu akan berdampak sangat siginifikan dalam masyarakat.
“Ini kan tentu akan mempersulit masyarakat, karena harga-harga akan naik. Karenanya sebagai ketua fraksi PKS, saya sudah menyampaikan penolakan itu. Karena saya mendengar secara langsung banyak keluhan di masyarakat,” sambungnya.
Menurutnya, saat ini masyarakat Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Bahkan di Surabaya, masih ada masyarakat yang kebingungan makan karena tidak punya beras di hari itu.
“Jika untuk makan nasi aja masyarakat masih bingung, lalu dibebani lagi dengan harus bayar pajak yang semakin bertambah, sebagai wakil rakyat, saya menegaskan kebijakan pemerintah untuk menaikkan pajak PPN ini ya harus dikaji ulang,” tegasnya.
Karena menurutnya, masih banyak jalan untuk menambah pendapatan negara selain menambah pajak yang akan semakin membebani masyarakat. Seperti efisiensi APBN, mengoptimalisasi BUMN agar bisa digenjot lagi, menambah pajak untuk barang-barang mewah, dan seterusnya.
Dalam berbagai kesempatan saat bertemu dengan masyarakat, tak hanya curhat tentang kenaikan PPN, jalan rusak akibat proyek pemasangan gorong-gorong di beberapa titik di Surabaya juga dikeluhkan.
Beberapa masyarakat merasa, setiap kali ada proyek gorong-gorong, jalan yang sudah dibongkar tidak dikembalikan seperti semula.
Terkait dengan keluhan ini, Lilik menyampaikan akan berkomunikasi dengan anggota fraksi PKS yang ada di DPRD Kota Surabaya untuk kemudian dijadikan pembahasan dengan pemerintah Kota Surabaya.
“Sebaiknya masukan dan keluhannya ditulis diberikan secara formal. Jadi buat tulisan disampaikan di Kelurahan atau kemudian panjenengan bisa datang ke komisi di kota ini, komisi infrastruktur, kalau di kota Komisi C DPRD Kota Surabaya. Akan saya bantu menyambungkan dengan temen-temen di fraksi PKS Surabaya agar bisa turut memperjuangkan,” ujar Lilik
Beberapa masyarakat juga menanyakan tentang support pemerintah untuk lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Menurut Lilik, ada program pemerintah yang bisa diakses untuk pengembangan yayasan atau organisasi.
Berbagai persoalan sosial yang dirasakan oleh masyarakat, Lilik mempersilakan untuk mengadukannya ke anggota dewan dari fraksi PKS baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi atau pusat.
Ia menyampaikan bahwa gedung DPRD itu boleh dimasuki siapa saja dan boleh mengeluhkan apa saja. Jika sudah mengeluh ke anggota DPRD, ia berharap masyarakat juga aktif menindaklanjuti berbagai keluhan yang pernah disampaikan.
“Kadangkala ada yang mengeluhkan tentang ini dan itu. Kemudian tolong ditindaklanjuti lagi, ditanyakan lagi ke Bu Lilik. Karena jika ditanyakan kembali, saya tidak tahu, apa sudah selesai. Jika belum, tetap akan kami perjuangkan,” katanya.
Lilik meminta masyarakat tidak sungkan untuk menyampaikan aspirasinya ke fraksi PKS di DPRD Jawa Timur. PKS sangat terbuka menerima dan mendengarkan berbagai keluhan masyarakat.
“Monggo dimanfaatkan, ini bagian dari peran kami sebagai wakil rakyat. Insyaa Allah semua keluhan akan kami dengarkan. Mohon dukungan dan doanya agar kami terus bisa memperjuangkan masyarakat,” pungkas Lilik.(Yul)
