JAKARTA, Beritalima.com– Anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (LH), drh Slamet meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menghentikan hortikultura untuk komiditas jeruk.
Soalnya, membanjirnya jeruk impor di pasar Indonesia sudah berdampak kepada terpukulnya petani jeruk dalam negeri. Padahal, Indonesia tidak pernah kekurangan buah jeruk karena banyaknya sentra produksi dalam negeri seperti, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Bali dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi ini ketika mengawali masa reses ke daerah, langsung mendapat keluhan dari petani jeruk dalam negeri akibat membanjirnya jeruk impor masuk tanah air sehingga merusak harga di pasaran hingga seperlima harga biasanya.
“Keluhan Petani jeruk kali ini sangat mengharukan. Kita bisa merasakan bagaimana harga jeruk yang biasa di beli perusahaan minuman Rp 35.000,- kini cuma dihargai Rp 7.000 ribu. “Rezaim impor ini mesti segera sadar akan tujuan awal memimpin negara ini untuk berpihak pada rakyat kecil dan termasuk petani dan meminimalisir kebijakan impor pangan, termasuk impor produk hortikultura,” urai Slamat.
Politisi ini mengingatkan kembali komitment pimpinan Negara. Slamet menyebut, Jokowi harus komitmen dengan ucapannya, bahwa dia benci dengan produk asing. Pemerintah mesti segera menyelaraskan antara harapan dan kenyataan. “Jangan bilang ‘Benci Impor’, tapi kenyataannya perijznan dan segala sesuatu mempermudah impor. Ini artinya tidak sama ucapan dengan perbuatan. Ujungnya yang sengsara itu rakyat kecil atau petani,” ketus Slamet.
Sebenarnya, Slamet sudah kerap kali mengingatkan baik dalam forum resmi rapat kenegaraan di DPR maupun pada forum-forum diskusi publik, agar negara ini selalu menyeimbangkan keputusan impor dengan realitas di lapangan. Akibat banjirnya impor, petani jeruk akhirnya membiarkan produk pertaniannya membusuk di kebun, tidak dipanen akibat sulit menemukan kenyataan produknya tidak dihargai dengan layak. “Kalau sudah tidak mau melindungi petani, lantas tugas pemerintah dimana?” kata Slamet mempertanyakan.
Kini para petani jeruk banyak yang resah akibat meragukan produksi jeruk mereka laku di pasar. Selain keresahan anjloknya harga, mereka ini juga mengeluh hasil panen jeruknya tidak ada yang membeli. Seorang petani yang biasanya berpendapatan 24 juta dari 4 ton jeruk, kini mereka bukan saja menghadapi kenyataan harga terendah 7 ribu rupiah, bahkan menghadapi tidak lakunya jeruk di pasaran.
“Pemerintah mesti segera merubah kebijakan impor Hortikultura. Saya sangat mengkahwatirkan prediksi Bappenas bila kebijakan impor ini terus dibiarkan, profesi petani Indonesia akan hilang atau sangat minim dengan jumlah penduduk hampir 300 juta. Padahal, potensi Sumber Daya Alam (SDA) negara ini lebih dari cukup untuk di kelola demi memenuhi kebutuhan dalam negeri,” tutup drh Slamet. (akhir)
