JAKARTA, Beritalima.com– Bantuan Sosial (Bansos) yang diberikan pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada warga miskin masih menimbulkan masalah.
Soalnya, ungkap pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Muhammad Jamiluddin Ritonga kepada Beritalima.com, Sabtu (21/8), masih ditemukan beras tak layak dikonsumsi manusia dan daging busuk yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Hal tersebut sebetulnya tidak perlu terjadi bila sistem distribusi Bansos sudah baik. Kalau masih ditemukan beras tidak layak dan daging ayam yang busuk, dapat dipastikan sistem distribusinya bermasalah.
Selain itu, sistem pengawasannya juga masih lemah. Kalau sistem pengawasan sudah baik, kualitas setiap barang yang keluar sudah pasti terdeteksi sejak dini. Karena itu, peluang beras tidak layak dan daging ayam busuk seharusnya tak layak keluar bila sistem pengawasan sudah baik.
Persoalan seperti itu, ungkap pengamat yang akrab disa[a Jamil tersebut, memang sudah terjadi sejak dulu. Seolah-olah orang miskin tidak boleh mendapat Bansos yang layak.
“Perspektif tersebut yang harus diubah, sebagaimana sudah dilakukan di Jakarta. Di DKI Jakarta, warga mendapat beras kualitas premium. Warga menilai berasnya enak, pulen.
Jadi, Menteri Sosial harus lebih jelas lagi menetapkan standar kualitas Bansos yang akan diberikan,” kata Jamil.
Standar itu, lanjut bapak dari dua putra tersebut, tersosialisasi dengan baik hingga petugas lapangan memiliki persepsi yang sama mengenai kualitad Bansos yang akan dibagikan.
Selain itu, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini juga perlu melakukan evaluasi sistem distribusi dan pengawasan Bansos. Kalau hal itu tidak diperbaiki, masalah yang sama akan terus berulang.
Untuk itu, bekas walikota Surabaya ini yang dipercaya menjadii Mensos menggantikan Jualiari Batubara karena terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus lebih banyaklagi meluangkan waktunya untuk menangani sistem Bansos yang pas untuk geografis Indonesia.
“Ini akan lebih baik daripada blusukan yang dilakukan Risma atau marah-marah kalau dia menemukan masalah di lapangan. Sebab, level menteri seharusnya lebih fokus menata sistem, bukan wara wiri dan marah-marah,” demikian Muhammad Jamiluddin Ritonga
. (akhir)
