Bengkulu, beritalima.com | Bantuan Sosial (Bansos) pangan berupa beras dari pemerintah provinsi Bengkulu diperuntukkan hanya pada Kelompok Pekerja Informal di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19, bukan pada seluruh masyarakat provinsi Bengkulu.
Hal ini dilakukan untuk menekan dampak sosial ekonomi bagi mereka yang menggantungkan hidup dari penghasilan harian.
Siapa mereka? Yaitu sopir angkot, tukang ojek, tukang becak, pedagang kantin sekolah, kelompok disabilitas, kuli panggul, karyawan yang di PHK. Karena dampak wabah Corona ini, pendapatan mereka terganggu bahkan sampai terhenti sehingga kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari.
“Bansos provinsi hanya menyasar pada kelompok tertentu yang sudah dianalisa dan berdasar pada petunjuk dari Kementerian Sosial,” jelas Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat menyampaikan arahan pada proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras kepada Kelompok Pekerja Informal Kabupaten Mukomuko, Kemaren (23/04).
Ia mengharap betul jangan sampai terjadi kesalah pahaman. “Pemprov bersama FKPD melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan bukan pada masyarakat keseluruhan. Tapi pada kelompok terdampak pertama dan itu sesuai dengan analisa dampak Covid-19 itu sendiri,” tegas Rohidin.
Gubernur Rohidin mencontohkan tukang becak dan supir angkot. Karena ada larangan pada masyarakat untuk tidak ke luar rumah, maka penumpang menjadi sepi, dan otomatis pendapatan menurun.
Sementara pedagang kantin sekolah, menurut Rohidin, mereka sudah tidak dapat berjualan lagi karena sekolah sedang diliburkan.
Gubernur Rohidin kembali menegaskan, bahwa Bansos juga akan disalurkan oleh pemerintah kabupaten dan kota bahkan Pemerintah Pusat kepada seluruh masyarakat terdampak Covid-19 di daerah masing-masing.
Seperti Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial untuk pengamanan jaring sosial masyarakat. Saat ini sudah dilakukan pendataan yang diharapkan nantinya dapat membantu masyarakat terdampak Covid-19 ini.
Bahkan nanti juga akan ada Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa Kementerian PDTT. (rl)
