SURABAYA, beritalima.com | Pandemi Virus corono (Covid-19) yang saat ini sedang melanda Indonesia, bahkan sejak diberlakukan untuk bekerja dan belajar di rumah, banyak dampak yang menyertai. Dengan begitu secara otomatis juga terdapat pergeseran anggaran di daerah maupun pusat untuk digunakan atau diprioritaskan menangani wabah corona. Menindak lanjuti hasil rapat pimpinan DPRD dan Sekda Propinsi Jawa Timur, terkait pengalihan anggaran kunjungan kerja Anggota DPRD yang dialokasikan senilai Rp 100 milyar, untuk penanganan kasus wabah corona di Jawa Timur.
”Kami sangat prihatin dengan para korban virus corona di daerah khususnya di Jatim ini, untuk itu saya meminta segera mungkin anggaran 100 Milyar Kunker dewan segera direalisasikan,” ungkap Politisi dari Fraksi Partai Gerindra dr. Benjamin Kristianto, dihubungi Minggu ( 29/3).
Menurutnya, hal itu mengingat bahwa saat ini korban Covid-19 ini terus bertambah sehingga membutuhkan anggaran tak terduga untuk membantu sesama. Dan Benjamin juga sepenuhnya mendukung keputusan pimpinan DPRD Jatim untuk mengalihkan anggaran kunjungan kerja antar propinsi dan luar negeri dalam penanganan kasus corona di Jatim.
“Seperti apa yang disampaikan pimpinan dewan Sahat Tua Simanjuntak bahwa pengalihan anggaran kunker tersebut dengan konsekuensi tidak ada perjalanan kunjungan kerja ke luar propinsi dan luar negeri selama setahun. Karena memang saat ini kondisi Jatim sangat memprihatinkan akibat dampak corona.
“Oleh karenanya segera mungkin mengalokasikan anggaran Rp 100 M tersebut ke lapangan. Ini sebagai bentuk keprihatinan dari Dewan Jatim untuk penanganan corona. Bahkan, saat ini di lapangan banyak para tenaga medis kekurangan APD ( Alat Pelindung Diri) dalam penanganan korban corona dan banyak masyarakat yang kebingungan mendapatkan masker sehingga meresahkan warga,” tegas anggota Komisi E DPRD Jatim.
Benjamin berharap anggaran 100 M itu nanti untuk pengadaan APD, masker dan cairan Disinfektan karena alat tersebut saat ini mulai habis dan sangat dibutuhkan.
”Semoga itikat mulia dari lembaga DPRD Jatim dalam mengalihkan anggaran kunker untuk kemanusiaan ini bisa menular ke DPRD Provinsi lain, DPR RI dan DPRD Tingkat 2 serta ke pejabat se Indonesia,” tandasnya. [rr]
