SURABAYA, Beritalima.com – Fenomena mundurnya sejumlah siswa dari sekolah rakyat, bahkan diikuti dengan pengunduran diri sejumlah guru, menjadi perhatian serius anggota Komisi E DPRD provinsi Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas.
Menurutnya, hal ini harus disikapi cepat oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, mengingat Pemprov mengampu hampir 15 sekolah rakyat dari berbagai jenjang pendidikan. Ia menekankan bahwa leading sector program ini berada di bawah Dinas Sosial.
“Fenomena yang akhir-akhir ini terjadi terkait sekolah rakyat, di mana ada siswa yang mundur lalu pulang kabur, termasuk guru-guru yang mengundurkan diri, menjadi perhatian yang selayaknya disikapi serius oleh pemerintah, terutama Pemprov Jatim,” kata Puguh.
Puguh menjelaskan, program sekolah rakyat sejatinya memiliki niat baik untuk membantu kaum dhuafa, khususnya masyarakat Jawa Timur yang masuk dalam kategori desil 1 sampai desil 3.
Namun, ia mengingatkan bahwa niat baik tersebut harus diiringi dengan tata kelola dan manajemen yang baik.
“Dana yang sudah digelontorkan pemerintah melalui APBN jumlahnya besar. Harus dipastikan benar-benar menjawab tujuan dan maksud penyelenggaraan sekolah rakyat ini,” ujarnya.
Menurut Puguh, mayoritas siswa sekolah rakyat berasal dari kalangan bawah, bahkan miskin ekstrem. Secara karakter, motivasi, dan latar belakang keluarga, mereka memerlukan pendampingan yang sangat serius.
Karena itu, para pengasuh dan guru di sekolah rakyat sebaiknya tidak hanya berfokus mengajar, tetapi juga memberi motivasi kepada siswa dan keluarganya.
“Orang tua perlu dilibatkan. Misalnya dua pekan sekali atau sebulan sekali, keluarga atau wali murid diundang ke sekolah rakyat untuk diberikan pembekalan. Mereka perlu memiliki kesadaran bahwa peran mereka penting dalam membentuk karakter, kepribadian, dan semangat belajar anak,” jelasnya.
Selain pendampingan kepada siswa dan keluarga, Puguh juga menekankan pentingnya kepastian hak dan fasilitas guru. Hal ini mencakup pemenuhan fasilitas yang sudah menjadi template program sekolah rakyat, termasuk makan dan kebutuhan dasar lain yang mendukung proses belajar-mengajar.
“Kalau tata kelola, pendampingan, dan fasilitas berjalan sesuai harapan, maka tujuan besar pemerintah untuk sekolah rakyat akan benar-benar terwujud,” pungkas Puguh.(Yul)
