Pengunduran diri Bambang Kuncoro sudah ditandai dengan pelantikan penggantinya. Dia mundur langsung mendapat jabatan sebagai staf ahli. Posisinya digantikan Siswanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan.
Sedangkan Budi Raharjo yang baru saja menjabat sebagai kabag hukum belum genap sebulan sudah mengirimkan surat ke Sekda tentang pengunduran diri.
“Surat pengunduran diri dikirimkan ke sekda kemarin (3/10/2016),” kata sumber di balaikota Batu, Selasa (4/10/2016).
Kabar pengunduran diri ini, sudah santer di lingkungan sekretariat Pemkot Batu. Isu yang berkembang pengunduran diri itu terkait keengganan menjadi leading sektor program smart city yang anggarannya mencapai Rp 10 miliar.
Terpisah Direktur Good Goverment Activator Aliance (GGAA) Sudarno angkat bicara terkait perihal ini. Menurut Sudarno, anggaran program smart city sangat fantastis mencapai Rp 30 milliar telah disahkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Batu beberapa waktu lalu perlu untuk dievaluasi.
Apakah program tersebut linier dengan kebijakan daerah yang tertuang dalam RPJMD ( Rencana Panjang Jangka Menenggah Daerah) Kota batu atau tidak. “Kalaupun hal tersebut tidak terprogaram dalam RPJMD, hal ini jelas bahwa pemerintah Kota Batu tidak konsisten dalam melaksanakan implementasi dokumen perencanaan daerah dan tentunya juga akan mempengaruhui indikator capaian dalam RPJMD tersebut,” terang Sudarno.
Lanjut Sudarno, SKPD yang akan melaksanakan program tersebut tidak akan mampu menyerap anggaran yang besar. Mengginggat tahun anggaran tahun 2016 masih tersisa 3 bulan. Sangat dimungkinkam program smartcity tidak akan berhasil secara maksimal.
“Sehingga hal ini sangat disayangkan apalagi sosialisasi kepada masyarakat juga sangat minim, bahkan hampir tidak ada sama sekali manfaat bagi masyarakat. Kami pun sangat meragukan keberhasilan hal tersebut,” terangnya lagi.
Jangan sampai, masih kata dia, program tersebut hanya dimaksudkan untuk merespon terkait kepentingan Pilkada mendatang untuk kepentingan pihak tertentu. “GGAA menghimbau supaya masyarakat secara luas ikut mengawasi, terbukti jika hal ini bisa menjadi masalah dikarenakan banyak pejabat yang tidak berani dan mengundurkan diri dari jabatanya takut nantinya akan menjadi masalah besar seperti kasus Road Show,”pungkasnya.(Lih/sn)
