TULUNGAGUNG, beritalima.com- Pemkab Tulungagung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), menggelar Sosialisasi untuk penyampaian SPPT dan Pemungutan PBB-P2 (Pedesaan dan Perkotaan) Tahun 2024.
SPPT dan Pemungutan PBB-P2 disosialisasikan kepada Kepala Desa Atau Lurah, kemudian Desa/Kelurahan membagikan kepada seluruh warganya yang mempunyai kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Hal itu, disampaikan oleh PJ Bupati Tulungagung DR. Ir. Heru Suseno, usai memberikan sambutan kepada peserta sosialisasi di salah satu Hotel di Tulungagung. Selasa, (20/2/2024).
Targetnya, kata Pj Bupati, mengacu pada tahun 2023, ada capaian target yang lebih daripada target yang telah ditentukan. Kalau kemarin targetnya 133 miliar realisasinya 138 miliar, jadi jika diprosentase sekitar 103,5 persen.
Di tahun 2024 juga begitu, targetnya 134 miliar, tentunya harapan kami juga sama 103 persen lebih untuk PBB nya.
“Kemudian dari pajak dan retribusi juga sama, ditargetkan ada kenaikan sesuai dengan capaian di tahun 2023, ditargetkan di tahun 2024 ini,” kata Pj Bupati.
Menurutnya, seperti disinggung tadi, PAD Kabupaten Tulungagung 580 miliar, sedangkan kebutuhan belanja sudah 3,08 triliun, berarti yang lain disupport oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Provinsi.
“Artinya, kalau kita tidak berupaya meningkatkan PAD maka kemampuan fiskal kita tetap terkendala. Kemampuan fiskal kita tergolong rendah, ada potensi yang harus dikembangkan terutama pantai selatan (Pansela),” ucapnya.
Menurutnya, Pansela jika tidak segera ada inisiatif untuk menggali PAD atau mendapatkan investor yang bisa membangun bagian selatan Tulungagung maka akan terlambat, PAD Kabupaten Tulungagung tetap segitu saja. Untuk kenaikan PBB tahun 2024 sebanyak 8 persen.
“Ada 2 investasi di tahun ini sudah mulai ada penjajakan, yang pertama akan ada investasi perusahaan yang akan mengolah limbah atau sampah plastik diproses menjadi benang yang tempatnya ada di Kecamatan Karangrejo, tetapi masih menunggu izin RT/RW yang belum selesai semua, sedangkan mereka membutuhkan itu,” imbuhnya.
“Kemudian ada yang mengajukan investasi terkait pemasangan iklan/billboard di beberapa tempat strategis, nantinya ada kompensasi bagaimana membangun sekitar area pemasangan billboard dengan nilai investasi sekitar 5 miliar,” tutup Heru Suseno.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung Lilik Ismiati, SE mengatakan bahwa, untuk mengoptimalisasi PBB ada beberapa strategi yang sudah direncanakan.
Jadi, lanjutnya, dari karakter pajak itu masing-masing berbeda, kalau PBB ini memang dari awal sudah kita sosialisasikan untuk progresnya itu di awal, salah satu pancingannya dengan mengadakan gebyar undian supaya ada pembayaran di awal tidak numpuk di akhir tahun jatuh tempo di bulan Juni atau Juli.
“Untuk yang sudah membayar PBB sampai di bulan Mei bisa masuk gebyar pajak undian, itu untuk menstimulus pembayaran agar bisa lancar di awal,” terang Lilik.
Dijelaskan, untuk Kenaikan PBB sampai 8 persen di tahun 2024, analisa pertama dari pelayanan tahun sebelumnya, pelayanan itu bisa dari mutasi, terus juga keberatan, termasuk melakukan penilaian individu terhadap rumah dan juga obyek tanah yang mempengaruhi nilai tanah yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan.
“Untuk tahun 2023, PBB Kabupaten Tulungagung 38 miliar, sedangkan 138 miliar tadi pajak daerah. Di tahun 2024 ini ketetapan untuk PBB 42,9 miliar. Targetnya, ada margin 5 persen jadi di angka 40,5 miliar,” pungkasnya. (Dst).
