MADIUN, beritalima.com- Pemkab Madiun, Jawa Timur, melalui Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda), menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibuka oleh Wakil Bupati, di ruang rapat Eka Kapti, Caruban, Selasa 3 Desember 2019.
Wakil Bupati Madiun, H. Hari Wuryanto, mengatakan, melalui rakor ini diharapkan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Madiun, segera terwujud.
“Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan utama pembangunan di Kabupaten Madiun. Ini dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin tahun 2018 sebanyak 77.752 atau 11,42 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Madiun,” kata H. Hari Wuryanto.
Menurutnya lagi, angka ini masih tinggi dibanding prosentase angka kemiskinan di Jawa Timur, yang ‘hanya’ sebesar 10,98 persen.
“Jadi, angka kemiskinan di Kabupaten Madiun, lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lain. Sehingga ‘menyumbang’ angka kemiskinan. Kalau di Kabupaten Madiun bisa turun 7 persen, mungkin bisa menurunkan angka di Jawa Timur. Tapi memang realitanya demikian. Kami berharap, seluruh OPD turut menangani kemiskinan,” harapnya.
Menurutnya lagi, dalam menangani kemiskinan, tidak bisa jalan sendiri sendiri. Karena dalam menangani orang miskin, perlu pemahaman yang luar biasa.
“Sekali lagi kami berharap agar seluruh OPD bisa menjalankan fungsinya dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Kemudian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam rangka tujuan penghapusan kemiskinan dan tujuan sepuluh penurunan kesenjangan,” tandasnya.
Terutama, paparnya, penghapusan kelaparan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, kesetaraan gender, pendidikan, air bersih dan sanitasi, pertumbuhan ekonomi infrastruktur dan isdustri, perdamaian dan keadilan serta kemitraan pembangunan.
Sedangkan yang ditempuh Pemkab Madiun untuk mengurangi penduduk miskin, diantaranya dengan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
Tujuan diadakan kegiatan tersebut diantaranya untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergisitas antar perangkat daerah di lingkup Pemkab Madiun dengan Pemprov Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Kemudian meningkatkan koordinasi dan pengendalian program kemiskinan di Kabupaten Madiun.
Hadir pada acara dengan narasumber dari BPS, Bappeda Surabaya dan Universitar Brawijaya Malang ini, yakni perwakilan dari beberapa OPD dan beberapa Camat. (Dibyo).
H. Hari Wuryanto (kiri atas).
