HONGKONG, beritalima.com | BaraJP Hongkong dan Tim AlphaPMI-KRPI menyelenggarakan seminar online dengan tema “Pemberdayaan Ekonomi Desa Untuk Mendongkrak Penghasilan Masyarakat Pasca Wabah Covid 19”, 31 Mei 2020, kemarin.
Seminar ini diikuti oleh beberapa narasumber. Diantaranya Prof. Dr. H. Muhajir Effendy, MA. Jabatan Mentri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Budi Arie Setiadi jabatan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wakil Menteri Desa PDTT) dan H. Ganjar Pranowo, S.IP., M.IP. Jabatan Gubenur Jawa Tengah
Sedangkan pemantik materi yakni Prof. Ambar Pertiwiningrum, M.Si., Ph.D., IPM, ASEAN.Eng. (Universitas Gadjah Mada), JabatanTeam Alpha – Bagian Program, Utje Gustaf Patty jabatan Wakil Ketua DPP Bara JP dengan dipandu oleh host Laela Putri serta moderator Ine Patah
Untuk peserta seminar yakni team dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, team dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, team dari Gubernur Jawa Tengah, Team dari akademisi UGM, team Bara JP dari sabang sampai Merauke, Team Alpha PMI Konfedrasi Rakyat Pekerja Indonesia, Perwakilan Pegiat Desa dan aktifis pendamping Desa, Aktifis hukum, Aktifis Buruh, Kepala desa dari sabang sampai Merauke, Mantan Pekerja Migran, Perwakilan WNI Luar dan Dalam Negeri dan perwakilan Pekerja Migran Indonesia dengan prolog moderator, Ine Patah
Program Bantuan Sosial (Bansos) menjadi topik yang cukup menjadi perhatian bagi masyarakat indonesia dimana saja, tidak terkecuali Pekerja Migran Indonesia (PMI) . Apalagi di masa pandemi Covid_19 saat ini dimana virus ini tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja namun di semua sektor yang membuat dunia mengalami resesi.
Semua negara mengalami pandemi ini dan terjadi syok karena tidak ada satu negara pun pernah mengalami kondisi seperti ini.
Seluruh negara berlomba-lomba melindungi warga negaranya masing-masing, mulai dari sektor kesehatan dengan berupaya mencegah penularan virus ini lebih meluas dengan mengedepankan protokol kesehatan dan juga berusaha keras untuk menemukan vaksin dari virus tersebut.
Selain sektor kesehatan juga sejumlah negara juga mengeluarkan kebijakan jaminan sosial dan ekonomi untuk melindungi kemiskinan dan perekonomian negaranya. Tidak terkecuali di Indonesia, sejumlah kebijakan jaminan sosial dan ekonomi telah dikucurkan ke masyarakat yang nilainya cukup besar.
Pada sharing online sebelumnya tgl 17 mei 2020, telah dibahas banyak terjadi miskommunikasi dan ketidak sinkronan data dari Pemerintah pusat ke daerah atau sebaliknya yang menyebabkan data yg tidak up to date dimana pelaksanaan bansos di lapangan tidak semaksimal utk masyarakat.
Oleh karena itu pada seminar kali ini kita bersama-sama mendengarkan informasi dari para narasumber terkait kegiatan bansos dan dampaknya bagi masyarakat serta dampaknya bagi pekerja migran indonesia yang terkena PHK dan harus pulang ke Indonesia.
Prof. Dr. H. Muhajir Effendy, MA, Menteri koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), mengatakan, Presiden sangat memperhatikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat indonesia dan selalu mengingatkan bahwa tanggungjawab aparatur negara adalah kepada rakyat sehingga yang harus diproritaskan adalah kebutuhan rakyat.
“Presiden membuat banyak kebijakan dalam menanggulangi pandemi Covid_19 ini, dan juga membuat kebijakan-kebijakan preventif mulai dari kebijakan penanganan pasien pertama covid_19 kali sampai saat ini dan saat recovery hingga sampai saat pulih,” katanya.
Khusus untuk penanganan kembalinya PMI ke Indonesia di masa pandemi, presiden menginstruksikan jajarannya agar menyiapkan rumah sakit darurat, bansos, dan lain lain sehingga PMI yang datang dapat ditracking penularannya hingga mereka bisa dapat kembali berkumpul ke keluarga masing-masing.
Pemerintah melihat pandemi Covid_19 sebagai Bencana Sosial, dalam skema status tersebut Presiden menegaskan pentingnya koordinasi dan kerja sama antar Kementerian dan Lembaga, dimana fokus utamanya adalah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan dan kesosialan masyarakat.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diamanahkan oleh Presiden untuk menjalankan tugas pokok sebagai ketua tim pengarah gugus nasional fokus pada implementasi tiga program utama (program panah trisula) yang artinya panah dengan tiga mata tajam yang diharapkan tepat sasaran. Program panah trisula tersebut diantaranya kesehatan dimana Kementerian/Lembaga yang diberikan tanggungjawab penuh adalah Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), program jaringan pengaman sosial yang dipelopori oleh Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Sosial, dan penguatan jaringan ekonomi kecil agar tetap survive (Survivabilitas ekonomi) yang dikoordinasikan oleh Kemenko Ekonomi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan.
Khusus untuk program jaminan pengaman sosial, pemerintah telah meluncurkan setidaknya enam paket bantuan diantaranya peningkatan dan perluasan program keluarga harapan, Peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu pra kerja, bantuan Langsung Tunai Dana Desa,
Pembebasan tagihan listrik dan tambahan bantuan subsidi selisih bunga.
Semua bantuan tersebut telah dinikmati oleh seluruh warga negara indonesia terdampak covid_19, memang pada awal penurunan bantuan ini masih ada keruwedan data namun itu semua kita berusaha perbaiki agar kedepannya tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
Pada momentum ini Prof Muhajir mengatakan bahwa pada masa pandemi Covid_19 ini tentunya menjadi momentum bersama utk mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila yaitu toleransi, solidaritas, persatuan dan gotong royong. Dan ini juga menjadi awalan revolusi mental bangsa dalam menghadapi situasi global yang semakin tidak menentu.
Di situasi pandemi covid_19 ini masyarakat Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa rasa gotong royong dan saling membantu datu sama lain dapat mengurangi beban pemerintah. Bayangkan apabila semua dibebankan kepada pemerintah pada kondisi ekonomi yang terpuruk ini maka negara bisa ambruk. Alhamdulillah tidak ada kerusuhan terjadi di masa pandemi ini, semuanya saling bahu membahu membantu dan saling mengingatkan agar kuat dalam menghadapi situasi ini.
Dalam kesempatan ini Beliau selaku Menko PMK juga meminta kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau yang sudah purna, agar bersama-sama memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka selama berada di luar negeri. Karena dari pengalaman tersebut kita khususnya pemerintah dapat memperbaiki pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik khususnya dalam hal penanganan kebencanaan. Karena Sampai detik ini tidak ada satu negara pun yg tahu bagaimana mengatasi pandemi ini. Indonesia terus berusaha mencari cara mengatasi pandemi ini dan sampai detik ini segala yg dilakukan pemerintah untukk rakyat dan rakyat juga diminta utk bersama-sama mengatasinya.
Budi Arie Setiadi Jabatan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (wanemdes PDTT), mengatakan, pelaksanaan bantuan sosial (Bansos) ke desa belum semaksimal yang diharapkan oleh pemerintah dan ada beberapa desa yang tidak mempunyai data-data yg sesuai dengan permintaan pemerintah pusat yang tertuang pada Permendes No. 6 Tahun 2020.
“Data-data yang dihimpun dari desa dilaporkan ke pusat melalui bagian hukum Kementerian Desa PDTT sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun pada kenyataannya data yang dikirimkan pada awalnya masih perlu diperbaiki, inilah yang membuat kisruh bansos di awal-awal peluncuran bansos, ” terangnya.
·Ketidak selarasan data administrasi akan diselesaikan secara hukum agar tidak dimainkan oleh oknum2 yg tidak bertanggung jawab karena bansos merupakan dana masyarakat, tidak sepatutnya bansos dikorupsi.
Pada dasarnya ketidak selarasan terjadi karena tidak ada transparansi di daerah. Sebenarnya jika desa terbuka dengan informasinya semua masyarakat yang membutuhkan akan mendapatkan bansos
Maka dari itu agar bansos ini aman, maka semua warga masyarakat harus mengawasi. Pada saat ini KPK memiliki aplikasi Jaga Bansos yang berfungsi menerima laporan dari masyarakat terkait penyelewangan bansos. Apa yg dilaporkan ke situs JAGA BANSOS ini bisa di cc kan ke bagian ke Mensos dan Mendes.
Sementara itu, Ganjar Pranowo, S.IP., M.IP, Gubenur Jawa Tengah, mengatakan, apa yang dia lakukan di masa pandemi Covid_19 sebagai Gubenur yang tentunya fokus memperhatikan masyarakat Jawa Tengah yang berada di wilayah Jawa Tengah mapun masyarakat Jawa Tengah yang sedang merantau di luar Jawa Tengah karena masyarakat jateng secara statistik lebih sering bekerja dan bertempat tinggal di luar jateng.
“Apabila ada kekurangan di Jawa Tengah, tolong disampaikan langsung kepada beliau karena ini tanggungjawab beliau sebagai kepala daerah, beliau akan merespon langsung semua hal yang berkaitan dengan keselamatan warga Jawa Tengah,” katanya.
Ia juga menghimbau agar seluruh masyarakat Jawa Tengah bersabar pada saat pandemi Covid ini, karena bencana ini sangat mendadak dan tidak terduga, tidak ada negara manapun yang pernah mengalami masa ini. Oleh karena itu kita semua masih mencari dan saling belajar pada situasi seperti ini.
Pada momentum ini juga Ganjar memberikan gambaran pencerahan beberapa aktivitas positif yang dilakukan oleh warganya di Jawa Tengah, seperti ibu-ibu PKK di seluruh Jawa Tengah kini menjadi penjaga dan pengawal jaringan pengamanan sosial, karena ibu-ibu di Jawa Tengah ini lama didik oleh para pendahulunya untuk ikut merasakan siapa yg butuh bansos dan mengapa harus dibantu dari warga setempat dan mereka juga menjadi wadah pembangunan desa. Hal ini menjadi momentum kekuatan komunitas utk bergotong royong.
Dalam mengatasi pandemi ini telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 01 tahun 2020 tentang pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penanganan Covid_19 di tingkat Rukun Warga (RW) melalui pembentukan Satgas Jogo Tonggo. Pembentukan satgas jogo tonggo ini diharapkan seluruh warga Jawa Tengah ikut berpartisipasi memperhatikan, dan membantu tetangganya. Meninggalkan sifat egosentris dan mengimplementasikan nilai-nilai pancasila. Sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan reinkarnasi kegiatan nenek moyang terdahulu yang sudah punah, kita hidupkan kembali untuk kemajuan bangsa ini.
Prof. Ir. Ambar Pertiwiningrum, M.Si., Ph.D., IPM., ASEAN.Eng dari Universitas Gadjah Mada, menjelaskan bahwa pandemi Covid_19 ini merupakan bencana sosial yang memang sangat mendadak, tidak ada negara yang memiliki pengalaman dalam menangani bencana ini. Tidak hanya sektor kesehatan saja yang terkena dampak ini namun bisa dikatakan semua sektor di dunia ini lumpuh. Bahkan baru-baru ini banyak yang mengatakan bahwa ekonomi dunia akan tumbuh negatif.
Di Indonesia penanganan Covid_19 ini pada sektor kesehatan sudah cukup baik, fasilitas kesehatan dan laboratorium pengujian sampel kini mulai banyak didistribusikan ke daerah guna mempercepat pengujian sampel. Beberapa peraturan yang menganjurkan agar masyarakat mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan pun sudah banyak dilakukan.
Kini saatnya Indonesia memikirkan sektor lain yang juga tidak kalah penting yaitu sektor perkenomian dan pengamanan sosial. Sejauh ini ada enam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengamankan perekonomian dan kesejahteraan nasional. Tidak sedikit uang yang dikeluarkan, sayang apabila uang yang yang sebegitu banyak tidak efektif untuk mengamankan sektor perekonomian.
Terkait gelombang kedatangan PMI dalam waktu dekat (sudah terjadi) maka sebaiknya perlu diatur regulasi jaringan pengaman sosial bagi PMI karena PMI merupakan aset yang berharga bagi Indonesia. Kepulangan PMI bukanlah suatu beban bagi negara, justru menjadi berkah yang berpotensi karena mereka pulang membawa skill, pengetahuan/pengalaman internasional, daya juang mental yang sudah teruji, jejaring dengan negara yang sudah didatangi, serta modal untuk berinvestasi di daerah asal. Namun kendalanya adalah sebagian besar mereka belum memiliki pola pikir atau mindset bagaimana mengoptimalkan dan mendayagunakan potensi tersebut di daerahnya masing-masing.
Situasi tersebut harus segera dibenahi melalui program pembardayaan PMI atau purna PMI. Program tersebut bersifat melindungi dan mengajak PMI agar bersama-sama membangun Indonesia khususnya, dengan melaksanakan program pemerintah yang sekarang dilakukan melalui tahapan program dari jangka pendek sampai jangka menengan, yaitu Program Keluarga Harapan (Kemenson), Dana Desa, Padat Karya Tunai, Pra-Kerja, BLT-DD menjadi sarana Purna PMI menyongsong kualitas ekonomi kedepan sebagai program regular Kemendes, PDTT. Program Prakerja (Pelatihan) untuk Pengembangan Agropreneur (pangan) & Enterpreneurship (ekonomi kreatif) dapat dikerjasamakan dengan pendidikan vokasi di daerah Pengembangan Model Usaha Produktif sesuai keunggulan lokalita dengan pola industry 4.0, pemasaran digital melalui BUMDES melalui Kemenko PMK-Kemanaker merupakan program Kerjasama Industri. Dan untuk usaha yang sudah maju perlu Dukungan Himbara (KUR), BUMN (PKBL), Mitra pengembangan usaha berdaya saing berkelanjutan dengan pelibatan VOKASI melalui Kemenko Perekonomian- Kementerian KUKM dan BUMN sebagai supporting untuk program pengembangan akses khususnya dukungan dari HIMBARA. Dan goal yang akan tercapai adalah PMI entrepreneur.
Diperlukannya Kebijakan Pemerintah untuk mendukung eksistensi Purna PMI/BMI yaitu dengan sinergi dan integrasi antar pihak menko PMK : Koordinasi K/L bidang Pendidikan Vokasi dan Keterampilan Agropreneur dan Entrepreneur bagi Purna BMI; Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan dan transmigrasi khusus BMI dan Mitra Strategis, KEMENDESA PDTT :Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dana Desa/DD); Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bagi masyarakat terdampak covid-19; Bantuan Langsung Tunai (BLT)-DD; Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH : Pengembangan ekonomi Purna BMI mendukung pembangunan Desa (program kewirausahaan desa) & Kawasan Transmigrasi Khusus untuk perbatasan; Bantuan Jaringan Pengaman Sosial dan Ekonomi lebih Berkualitas (pemberdayaan ekonomi kreatif dan optimalisasi pengelolaan potensi SDA Lokal, PERGURUAN TINGGI-VOKASI: Avalis IPTEK hasil Litbang; Pendampingan TTG dan IT Digitalisasi (KKN tematik, Kampus Merdeka); Pengembangan Akses Kemitraan PENTAHELIX.
Rekomendasi dari paparan pemantik (Ambar Pertiwiningrum), diantaranya Program Pengembangan Ekonomi Desa melalui Eksistensi Purna BMI, Program TRANSMIGRASI KHUSUS di Kawasan Perbatasan bagi Purna BMI, TNI-Polri, Akademisi dan Litbang (Optimalisasi potensi lokal: pangan, komoditas eksport, wisata, dll.)à bekerja sama dengan Vokasi/SMK, Koordinasi atau sinergi Program Eksisting K/L dan Mitra Strategis, Pendampingan dan Kemitraan Pengembangan entrepreneurship
Pemantik dua Utje Gustaf Patty jabatan Wakil Ketua DPP Bara JP), mengatakan, bahwa sebaiknya sumbangan Bansos yang diberikan kepada masyarakat jangan terlalu lama diberikan karena akan melalaikan motivasi masyarakat untuk bangkit dari pandemi ini.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa momentum covid ini membuat kita untuk berbicara jati diri sebagai anak bangsa yang berlandaskan pancasila, dan beliau mengajukan idee : Apakah bisa dibuat form sebelum PMI pulang ke Indonesia dan yang paling terpenting adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat membantu kepulangan PMI hingga mereka dapat diterima di masyarakat pada masa pandemi ini, sehingga permasalahan PMI ini tuntas tidak menimbulakan polemik di akar rumput.
Kesimpulan dan Rekomendasi Dari hasil sahring ini adalah, pandemi Covid_19 ini merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk mengimplementasikan nilai-nilai pancasila dan menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu serta kuat bersama-sama, bergotongroyong menghadapi pandemi ini.
Pemerintah telah melakukan tugasnya dengan baik meskipun masih banyak kekurangan, namun hal itu masih cukup wajar karena pandemi ini terjadi sangat mendadak dan belum pernah negara manapun mengalaminya.
Di masa pandemi yang mengancam semua sektor ini pemerintah telah mengeluarkan kebijakan diantaranya Peningkatan dan perluasan program keluarga harapan; Peningkatan dan perluasan kartu sembako; Penambahan dan fleksibilitas kartu pra kerja; Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; Pembebasan tagihan listrik; Tambahan bantuan subsidi selisih bunga.
Bansos sangat rawan penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maka perlu pengawalan seluruh warga negara indonesia melalui aplikasi “Jaga Bansos” yang telah dilaunching oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Terkait gelombang kedatangan PMI dalam waktu dekat (sudah terjadi) maka sebaiknya perlu diatur regulasi jaringan pengaman sosial bagi PMI karena PMI merupakan aset yang berharga bagi Indonesia.
Perlu pendataan secara rinci menggunakan form isian terkait kedatangan PMI ke Indonesia, agar data tersebut dapat sebagai acuan untuk menentukan perolehan jaminan pengaman sosial bagi PMI juga sebagai acuan data pemberdayaan PMI.
Jaminan pengaman sosial bagi PMI lebih diutamakan kepada program pemberdayaan melalui klinik edukasi PMI yang berada di setiap kantung-kantung daerah penghasil PMI.
Dalam kasus pandemi ini, dengan adanya program klinik edukasi wirausaha PMI ini dapat memberikan banyak kemungkinan-kemungkinan pengembangan ekonomi yang dapat dikerjasamakan pengembangan jejaring antara pengusaha (alummi PMI) dengan diaspora yang berada di luar negeri.
Jawa tengah melalui Gubernur Ganjar Pranowo siap menjadi percontohan pertama program klinik edukasi wirausaha PMI.
PMI yang datang ke Indonesia tidak semuanya memiliki modal dan keterampilan yang cukup, akan tetapi biasanya mereka memiliki semangat untuk merubah nasibnya. Oleh karena itu bisa disinkronkan kegiatan Klinik Edukasi Wirausaha PMI tersebut dengan program pemerintah atau BUMN misalnya program Transmigrasi khusus yang digagas oleh Kementerian Desa PDTT.
Selain itu perlu dibuat protap untuk pemulangan PMI saat dari negara asal, saat mendarat, saat karantina sampai kepulangan ke daerah asal, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh Oknum-oknum yang memanfaatkan momentum tersebut dan para PMI pulang dalam kondisi nyaman dan sehat, dan ini diperlukan sinergi beberapa pihak, misal Kememinfo. (Red).
