SUMENEP, beritaLima – Impor beras 500.000 ton oleh Kemendag (Kementerian Perdagangan RI) sangat disesalkan petani madura khususnya sumenep. Sehingga langkah yang diambil oleh Kemendag tersebut mendapat sorotan dari Barisan relawan jokowi BaraJP Jalan Perubahan Kabupaten Sumenep.
Menurut Agus Junaidi, Ketua BARA JP Sumenep menyampaikan, Menteri pertanian sebelumnya telah melakukan Program SERAP GABAH NASIONAL yang digadang gadang akan menutup kesenjangan beras nasional.
“Kenyataannya Di tengah melonjaknya harga beras saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) Enggartiasto Lukita memutuskan importasi beras jenis khusus dari Vietnam dan Thailand”, ujarnya.
Agus menambahkan, Petani Sumenep sangat menyesalkan tindakan tersebut karena awal musim sudah dipusingkan dengan kelangkaan Pupuk dan setelah bersusah payah untuk memanen Padinya pemerintah tiba tiba mengimpor beras dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu 500.000 ton yg justru akan sangat merugikan petani.
“Untuk itu, harapan masyarakat Madura khususnya Sumenep agar pengadaan beras import yang akan didatangkan dari Vietnam dan Thailand ditinjau kembali karena yang akan dirugikan adalah masyarakat petani”, ungkap Aktivis asal Kepulauan Sapudi Sumenep ini.
Ketua Barisan Relawan Jalan Perubahan DPC Sumenep ini mengemukakan, sebagai Relawan yang memihak kepada masyarakat luas, tentunya sangat mengharapkan agar kebijakan – kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang memihak masyarakat dan bukan memihak pada kepentingan kelompok tertentu. “Sehingga Program Presiden Jokowi benar – benar menyentuh keseluruh lapisan masyarakat Indonesia”, pungkas Agus Junaidi.
Sebelumnya, berita yang dilansir dari Media Indonesia disampaikan bahwa PEMERINTAH melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI sebagai importir 500 ribu ton beras dari Vietnam dan Thailand. Pemerintah punya alasan kuat kenapa memilih PPI.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan beras yang akan diimpor oleh PPI bukan beras medium melainkan beras jenis khusus. PPI mengajukan impor beras untuk keperluan khusus dengan tingkat kepecahan di bawah lima persen.
“Ya kenapa tidak boleh PPI, kan yang diimpor beras jenis khusus,” kata Enggar seusai menghadiri rapat koordinasi pangan di Kementerian bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/1).
Enggar menambahkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 1 tahun 2018, pada pasal 16 ayat 1, impor Beras untuk Keperluan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a hanya dapat dilakukan oleh Perum Bulog.
Sementara 500 ribu ton beras tersebut berjenis khusus sehingga didelegasikan ke PPI yang merupakan salah satu perusahaan BUMN.
“Ya kalau bukan beras umum itu sesuai Permendag 1 Tahun 2018 itu. Pokoknya sekarang ketentuannya BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Ya sudah aman,” imbuhnya.
Sementara Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso, menilai PPI tidak memiliki wewenang sekaligus infrastruktur untuk menjalankan impor beras demi kepentingan umum. Kewenangan tersebut seharusnya dijalankan oleh Perum Badan Urusan Logistik (Bulog).
“Yang boleh Bulog semua infrastrukturnya ada di Bulog bahkan PPI enggak punya wewenang dan infrastruktur. Kenapa tiba-tiba muncul PPI, kenapa tidak Bulog,” imbuh dia saat dihubungi Medcom.id.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Perum Bulog, Djarot Kusumayakti, tak berkomentar banyak. Menurutnya, wewenang impor beras umum seharusnya menjadi wilayah Bulog. Namun untuk beras khusus, impor bisa dilakukan oleh BUMN lainnya seperti PPI.
“Kalau untuk beras umum (untuk kepentingan umum) setahu saya harus Bulog sedangkan kalau untuk beras khusus tidak harus Bulog dalam arti bisa BUMN lain,” kata Djarot dalam pesan singkat kepada Medcom.id.
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah melakukan impor beras senilai Rp16,6 triliun dengan volume 2,90 juta ton sepanjang periode 2014-2017.
(An)
