Catatan: Yousri Nur Raja Agam
Kendati lebih 25 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemprov Jawa Timur yang sudah lama kosong dan dipimpin Plt (Pelaksana Tugas), akhirnya diisi pejabat definitif. Namun belum semuanya. Baru 16 pejabat yang dilantik Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Rabu (28/7/2021).
Para pejabat yang dilantik itu, mengisi jabatan yang selama ini dirangkap oleh kepala OPD lainnya. Pelantikan yang berlangsung itu, ternyata rotasi dan mutasi jabatan pada jajaran pejabat eselon dua di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).
Upacara pelantikan ada tiga orang yang dilakukan langsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, dan yang lainnya dilantik melalui daring, secara virtual, mereka berada di kantor masing-masing.
Sebanyak 16 pejabat yang dilantik itu, dasarnya adalah SK Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/3583/204/2021 tanggal 26 Juli 2021.
Memang, mutasi yang ditunggu oleh pejabat tinggi pratama atau setingkat eselon II digelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya itu hanya 16 pejabat yang dilantik. Tidak ada yang promosi dari tingkat di bawah eselon III menjadi eselon II. Jadi, pergeseran saja, tukar-menukar jabatan.
Ke 16 jabatan itu adalah:
(1) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim dijabat oleh Abimanyu Pontjo Atmodjo yang sebelumnya di Plt oleh Mohammad Yasin.
(2) Jabatan Asisten Administrasi Umum Setdaprov yang sebelumnya dijabat oleh Abimanyu, dialihkan kepada Syakhul Ghulam yang sebelumnya menjabat Kabakorwil Malang.
(3) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeprov) yang selama ini kosong sekarang diisi oleh Mohammad Yasin, yang sebelumnya menjabat Kepala DPMD Jatim.
(4) Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), diisi oleh Soekaryo yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pembangunan.
(5) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jatim yang kosong kini dijabat oleh Jumadi yang sebelumnya sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan.
(6) Direktur RS Haji Surabaya kini dijabat oleh Herlin Ferliana yang sebelumnya sebagai Keapal Dinkes Prov Jatim.
(7) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dijabat oleh Ardo Sahak, yang sebelumnya adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekdaprov Jatim.
(8) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dijabat oleh Nurkholis yang sebelumnya menduduki jabatan kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Jatim.
(9) Jabatan Kepala BKD kini dijabat oleh Indah Wahyuni yang sebelumnya adalah sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
(10) Dyah Wahyu Ermawati yang sebelumnya kepala Bakorwil Bojonegoro kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.
(11) Gunawan Saleh yang sebelumnya Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kini menjabat sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan.
(12) Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jatim, kini dijabat oleh Budi Santoso.
(13) Tiat Sutiati Suwardi kini menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Tiat sebelumnya sebagai Kepala Biro Perekonomian.
(14) Direktur RSUD dr Soedono Madiun dijabat oleh dr Mochammad Hafidin Ilham.
(15) Kepala Bakorwil Bojonegoro kini dijabat oleh Agung Subagyo, menggantikan Dyah Wahyu Ermawati.
(16) Kepala Satpol PP Jatim dijabat oleh Hadi Wawan yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Organisasi.
Covid-19 dan PPKM Jadi Alasan
Gubernur Khofifah mengatakan, dia baru bisa melantik Rabu (28/7/2021), meskipun sudah mengajukan di awal Juni ke BKN (Badan Kepegawaian Negara). Namun banyak kendala yang terjadi di internal Pemprov.
“Saat mau dilantik, ada yang positif Covid19. Mau dilantik lagi, ada yang lain positif. Setelah itu ada PPKM Darurat, jika kita melantik pada situasi PPKM darurat, terkesan tidak seuai dengan PPKM Darurat,” itu dalih Khofifah mengapa pelantikan pejabat itu tertunda terus.
Jadi menyiapkan proses pelantikan di masa PPKM level 4 ini semuanya harus diserasikan suasana yang perlu dijaga dengan protokol kesehatan yang ketat, luasnya.
Bakorwil Hanya Ada di Jatim
Khofifah juga menyatakan, waktu itu ingin mendapatkan kepastian terkait Bakorwil. Kepastian dari lima Bakorwil itu kita baru dapat, bahwa Bakorwil itu boleh diisi. Itu sekitar bulan Maret 2021. “Setelah Maret itu saya kemudian minta dikordinasikan anggarannya, berinduk ke mana karena struktur Bakorwil ini hanya ada di Jawa Timur. Maka ada jawaban bahwa anggarannya berinduk ke Sekda,” kata Khofifah.
Oleh sebab itu, dalam pelantikan itu cukup banyak dilantik kepala bakorwil di Jatim.
Menurutnya kepastian ini penting, karena Khofifah mengaku khawatir jika memang tidak diperbolehkan kemudian terlanjur dilantik maka urusannya akan panjang dan kasihan bagi pejabat yang sudah terlanjur diangkat.
Masih Ada Pelantikan Lagi
Selanjutnya, setelah pelaksanaan rotasi dan mutasi ini, masih ada cukup banyak jabatan yang kosong.Di antaranya Kadinkes Jatim, Kepala Biro AP, Kepala Biro PBJ, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Kepala Biro Administrasi Perekonomian, Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Dinas PU SDA, Asisten I, Asisten II, Direktur RSJ Menur, Kepala Bakorwil Jember, Kepala Bakorwil Madiun, Kepala Bakorwil Malang, Kepala Bakesbangpol dan beberapa Wadir RS. Di samping ada beberapa lagi.
Menanggapi, belum semua jabatan terisi, bahkan ada jabatan penting, saat Civid-19 ini, justru ditinggal oleh pejabatnya, yaitu Kepala Dinas Kesehatan..
Nah, untuk mengisi jabatan kosong itu, Khofifah menyatakan, dalam waktu dekat akan rapat untuk bikin Pansel (panitia seleksi). Panselnya yang sudah ada itu, untuk proses rotasi. Jadi untuk jabatan yang kosong akan diisi Plt. Berikutnya, kami akan segera open bidding,” ujar Khofifah. (*)
