SOFIFI, beritalima.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut), mensosialisasi pengawasan partisipatif. Demi mewujudkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) 2017 yang demokratis, jujur, adil dan bermartabat.
“Kegiatan itu bertujuan meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan ini menghadirkan pemateri berkompeten,”ungkap Ketua Bawaslu Malut, Sultan Alwan di Ternate, Sabtu kemarin.
Lanjut Alwan, bahwa pengawasan partisipatif merupakan pengawasan pemilu/pemilihan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal integritas pelaksanaan pemilu.
“Bawaslu sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi proses pilkada berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan,”tandasnya.
Materi penanganan pelanggaran politik uang, adalah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada WNI baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu, sedangkan tim asistensi dengan penanganan pemilihan bupati dan wakil bupati.
Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini yakni, Kapolsek Weda, Danramil Weda, komisioner Panwaslih Halteng, ketua dan Anggota KPU, Sekcam, sekretaris Partai politik, wakil kepala sekolah, Sekdes, dan para siswa/siswi SMA/SMK.
Sebelumnya, sejumlah kalangan DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) berharap agar seluruh pasangan calon (Paslon) yang bertarung di pilkada Kabupaten Halmahera Tengah dan Pulau Morotai untuk menyampaikan materi kampanye yang menciptakan kesejukan selama kampanye.
Anggota DPRD Malut, Fachri Sangadji ketika dihubungi berharap isu kampanye lebih menitikberatkan pada semangat kebhinekaan dan menghindari isu SARA.
Selain itu, Sekretaris DPD Partai Demokrat Malut ini telah menginstruksikan kepada seluruh pengurus DPC Kabupaten Pulau Morotai dan Halmahera Tengah agar bisa menciptakan proses demokrasi bisa berjalan dengan baik dan kondusif, terutama bisa menjaga kestabilan konflik SARA hingga proses ini berakhir.
“Kita melihat beberapa hari ini dinamika demokrasi sangat dinamis. Olehnya itu, proses demokrasi harus berjalan sebagaimana mestinya, karena suara rakyat dan suara tuhan itu penting, semua kandidat harus betul-betul mempresentasikan visi dan misi dengan tujuan membangun Pulau Morotai lebih baik dari sekarang dan tidak harus saling menghujat satu sama yang lain, sehingga semua kandidat harus mampu menjawab apa yang sudah menjadi cita-citanya untuk jadi kepala daerah di Morotai,” pungkasnya. (ccy/ssd)
