Bengkulu, beritalima.com | Walikota Bengkulu Helmi Hasan minta pihak PLN rayon Bengkulu memberikan kelonggaran kepada pelanggan dalam hal pembayaran listrik selama 1 tahun. Menyampaikan permohonannya itu, Walikota Helmi bersama Wawali Dedy berkunjung langsung ke kantor PLN. Kamis (26/3/2020) pagi.
Kedatangannya disambut langsung oleh Manager UP3 Bengkulu Haris Andika beserta beberapa karyawan PLN. Pada kesempatan itu Helmi menyerahkan surat permohonan sekaligus menyampaikan secara lisan maksud tujuan kedatangannya itu.
“Saya menyampaikan harapan dan keinginan warga Kota Bengkulu karena memang wabah Covid-19 ini bukan hanya terdampak kepada orang yang terkena virus corona saja tapi juga berdampak pada seluruh masyarakat kecil, terutama dari segi ekonomi mereka,” ujar Helmi.
Ia mencontohkan seperti sopir angkot. Sejak adanya larangan dari pemerintah untuk keluar rumah, mereka sepi penumpang. Sedangkan listrik setiap bulan harus dibayar, belum lagi uang sewa rumah, cicilan kredit barang-barang dan lainnya.
“Makanya kita komunukasi dengan PLN memungkinkan atau tidak kalau PLN juga sejalan dengan instruksi Presiden. Harapan kita PLN juga bisa memberikan kelonggaran kepada pelanggannya selama 1 tahun untuk pembayaran PLN. Terutama warga tidak mampu dan tidak berdaya sejak wabah Covid-19 ini,” jelas Helmi.
Manager UP3 Bengkulu Haris Andika menerima surat permohonan walikota secara resmi. Namun untuk jawaban atau keputusannya akan dikoodinasikan dulu ke induk.
“Dengan resmi kami terima suratnya nanti kami akan teruskan ke induk kami. Harapannya nanti ada solusi atau keterangan. Kami tergantung istruksi dari pusat,” sampai Haris.
3.000 Pelanggan PDAM Digratiskan 1 Tahun
Walikota Bengkulu Helmi Hasan akan melakukan apa saja untuk membahagiakan masyarakatnya. Apalagi di tengah ancaman Covid-19 atau virus Corona yang berimbas pada menurunnya tingkat ekonomi masyarakat Kota Bengkulu.
Oleh karena itu, ia selaku pimpinan daerah di Kota Bengkulu mengambil keputusan mendadak yakni membebaskan pembayaran air PDAM kepada 3.000 pelanggan (warga kota) selama 1 tahun. Keputusan ini ia ambil karena PDAM merupakan perusahaan milik pemerintah Kota Bengkulu.
Helmi langsung menyerahkan surat kepada Direktur PDAM Sjobirin Hasan utuk segera ditindaklanjuti. Sjobirin mengatakan perkiraan pelanggan yang layak untuk diberikan kelonggaran tidak membayar air selama 1 tahun alias gratis sebanyak 3.000 pelanggan.
Pelanggan itu yakni yang masuk dalam kategori rumah tangga tipe 2A atau yang kelas ekonominya menengah kebawah. Ini disampaikannya langsung kepada Helmi dan wawali Dedi Wahyudi yang berkunjung ke kantor PDAM Kamis pagi (26/3/20).
“Hari ini saya menyampaikan surat ke Direktur PDAM untuk ditindakanjuti yakni membebaskan tagihan. Ini bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang tekena imbas ekonomi dari penyebaran wabah. Kita ingin agar warga kita tetap bahagia,” kata Helmi.
Helmi menceritakan dirinya sengaja memangkas rambutnya ke tukang pangkas rambut sekaligus untuk bertanya kondisi ekonomi sejak wabah Covid-19. Tukang pangkas pun mulai mengeluh karena sepi.
“Tadi saya sengaja pangkas rambut sambil bertanya. Sekarang pangkas rambut sepi. Sehari kadang cuma 1 orang yang datang. Sedangkan mereka berlangganan air PDAM dan khawatir tidak sanggup membayar. Jadi karena
PDAM itu kewenangan pemkot, kita bebaskan. Tidak kita bebani warga untuk membayar. Tapi tidak semuanya. Ada klasifikasinya yakni rumah tangga kelas 2A,” jelas Helmi.
Helmi juga mengatakan bahwa PDAM juga selalu standby menyalurkan air bersih kepada masyarakat Kota Bengkulu yang sedang kekurangan atau kesulitan air bersih.
Sjobirin Hasan selaku Direktur PDAM mengatakan segera menindaklanjuti surat dari walikota. “Nanti ada 3.000 pelanggan kelas rumah tangga 2A yang kita bebaskan pembayaran airnya selama 1 tahun terhitung mulai Maret 2020 sampai Februari 2021,” demikian Sjobirin.
Walikota juga Gratiskan Biaya Sewa Rusunawa Selama 1 Tahun
Bukan hanya 3.000 pelanggan PDAM Tirta Dharma saja yang digratiskan membayar air selama 1 tahun oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan. Warga Kota Bengkulu yang menempati rumah susun warga (Rusunawa) juga dibebaskan biaya sewa sampai akhir tahun.
Tentu saja ini membuat 67 warga kurang mampu yang tinggal di rusunawa merasa senang dan bahagia. Mereka langsung mengucapkan syukur Alhamdulillah begitu mendengar langsung kebijakan ini dari Helmi Hasan saat berkunjung ke rusunawa, Kamis siang (26/3/20) bersama wawali Dedy Wahyudi.
“Alhamdulillah. Terima kasih pak walikota. Memang sejak wabah Covid-19 penghasilan harian kami berkurang,” ujar salah satu warga penghuni rusunawa, Maimunah (58) didampingi koordinator rusunawa, Samsul (60).
Helmi begitu sampai di rusunawa langsung menyapa warga yang sudah menunggu. “Apa kabar wargaku semua? Apakah sampai saat ini masih bahagia?,” sapa Helmi dengan senyum sambil melambaikan tangan.
Warga pun mengaku masih tetap bahagia. Helmi kemudian mengatakan ingin menambah kebahagiaan warga di rusunawa dengan cara membebaskan biaya sewa sampai akhir tahun. Mendengar itu, warga langsung teriak mengucap syukur.
“Ada yang kirim Whatsapp ke saya minta agar rusunawa ini digratiskan. Apa yang menjadi suara masyarakat di rusunawa ini pemerintah merespon. Mulai hari ini digratiskan sampai akhir tahun 2020 sehingga dapak covid-19 ini betul-betul sama kita jaga. Jangan berada di keramaian, selalu jaga wudhu 24 jam,” ujar Helmi sembari memberikan pesan.
Tidak hanya menggratiskan sewa rusunawa, tapi Helmi juga mengatakan bahwa warga yang betul-betul kurang mampu di rusunawa akan diberikan bantuan sembako dari BazNas Kota Bengkulu.
“Yang kesulitan sembako, baznas juga akan bantu nanti. Mari sama-sama kita berdoa semoga kita kita semua terbebas dr covid 19,” kata Helmi.
Daeri rusunawa, Helmi bertolak ke RSHD Kota Begkulu. Di sana Helmi dan Dedy meninjau posko Covid-19 dan kesiapan petugas medis yang standby di sana.
Saat ini, kata Helmi yang belum dimiliki oleh petugas medis di RSHD adalah alat pelindung diri (APD). Ia menyayangkan bantuan APD belum dikirim dari pemprov untuk pemkot. Sedangkan APD untuk Kabupaten Bengkulu Utara justru sudah dikirim.
“Kita sudah koordinasi dan pertanyakan APD itu ke provinsi. Nggak tahu apa alasan dan apa kendalanya. Coba tanya ke gubernur. Tapi tidak apa-apa, kita tetap akan mengupayakan membeli APD dengan APBD kita sendiri, kita hitung berapa banyak petugas medis yang membutuhkan APD,” demikian Helmi.
Helmi juga meninjau ruangan isolasi di RSHD. Ia prihatin melihat petugas medis yang standby di sana hanya menggunakan APD seadanya yakni menggunakan mantel yang sebetulnya bukan APD standar. (rd)
