JAKARTA, beritalima.com- Sejumlah Politisi, Pengusaha, dan Tokoh Agama akan Hadir di Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VII Pangkal Pinang 26-29 Februari 2020.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dalam pertemuan dengan awak media menyatakan bahwa gelaran lima tahunan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) yang akan diselenggarakan di Pangkalpinang, Bangka Belitung pada 26-29 Februari 2020, telah dinyatakan siap 90 persen.
Demikian disampaikan oleh Dr. Amirsyah Tambunan, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat kepada wartawan 21/2 di kantor MUI, Jakarta.
“Terkait pelaksanaan KUII yang akan diselenggarakan di Pangkalpinang, Bangka Belitung, sebagai Wakil Ketua Pelaksana saya sampaikan telah siap 90 persen,” terangnya.
Bangka Belitung sebagai tuan rumah telah siap menerima tamu dan peserta kongres yang jumlahnya 800 peserta, di antaranya dari pengurus MUI pusat hingga daerah, ormas Islam, perguruan tinggi, pesantren dan pemangku kebijakan lainnya.
“Bangka Belitung sebagai tuan rumah sudah siap menerima tamu dari dalam dan luar negeri, “ tambahnya.
Masih menurut Amirsyah, ada tri sukses KUII, pertama sukses pada tahap pra kongres yaitu kegiatan Diskusi Kelompok Terpimpin materi kongres, kedua sukses dalam pelaksanaan, dan ketiga sukses hasil yang diperoleh yaitu program program kongres yang terdiri dari 8 bidang. “semua diproses sejak awal”, ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, disampaikan pula oleh Dr. Nadjamuddin Ramli, anggota Panitia Pengarah, penyelenggaraan KUII yang ke-7 ini merupakan kelanjutan KUII sebelumnya 2015 yang diselenggrakan di Kraton Yogyakarta, yang menghasilkan Risalah Yogyakarta.
Dengan mengangkat tema “Strategi Perjuangan Umat Islam Indonesia dalam Mewujudkan NKRI yang Maju, Adil, dan Beradab”, KUII akan membahas beragam persoalan yang dihadapi umat Islam Indonesia, meliputi politik, keagamaan, media, ekonomi, dan pendidikan. Karena itu kongres akan dibagi menjadi 8 komisi, antara lain:
1) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Politik
2) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Ekonomi
3) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Hukum
4) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
5) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Islam Wasathiyah / Moderasi
Kehidupan Beragama
6) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Filantropi Islam
7) Komisi Strategi Perjuangan Umat Islam Di Bidang Media
8) Komisi Rekomendasi (Deklarasi Bangka Belitung)
Komisi Politik mengedepankan peran politik umat Islam, pilkada, keputusan keputusan penting terkait dengan politik, apakah demokrasi sekarang sudah sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila.
“Politik ini penting karena itu diharapkan hadir sembilan Parpol yang punya wakil di DPR”, tandas Nadjamuddin yang juga Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat.
Di bidang Hukum membahas bagaimana membuat regulasi investasi lebih praktis. Komisi hukum akan mengelaborasi Omnibus Law terkait dengan ketenagakerjaan, juga yang terkait dengan masalah jaminan produk halal yang menjadi ranah MUI.
Komisi pendidikan dan kebudayaan akan mengevaluasi Sistem Pendidikan Nasional.
Komisi Media dan Informatika sangat penting agar terutama fatwa fatwa MUI bisa terdistribusi baik melalui media, juga bagaimana media sosial bisa menjadi media komunikasi yang sehat.
Komisi Filantropi Islam. Umat islam banyak tertimpa bencana, ada ribuan dalam pengungsian. Filantropi Islam, memperkuat lembaga lembaga Islam yang bergerak di bidang kemanusiaan dan kebencanaan di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri MUI membangun RS di tepi barat Palestina.
Komisi Ekonomi, Ketua Umum nonaktif K.H. Ma’ruf Amin telah mencanagkan arus baru ekonomi Indonesia. Dalam arus baru ini, bagaimana kaum mustazdafin mampu memberdayakan diri.
“Kita tidak menggerogoti orang kaya, tapi mengangkat yang miskin”, ujar Nadjamuddin.
Komisi moderasi beragama wasathiyah, mewujudkan agama yang rahmatan lil ‘alamin. Militansi dalam akidah, ibadah, tapi fleksibel dalam bermuamalah, menciptakan kerukunan adalah tekad MUI.
Rekomendasi membahas tentang pesan Bangka Belitung. Rekomendasi dirancang panitia pengarah secara matang melalui diskusi kelompok terpimpin, setelah itu diuji sahih oleh pakar-pakar di bidangnya.
Sedangkan Pesan Bangka Belitung akan berisi Intisari pembahasan. Kongres selain dihadiri
pengurus MUI pusat hingga daerah, ormas Islam, perguruan tinggi, pesantren dan
para politisi, juga akan hadir praktisi ekonomi, Jusuf Kalla, Abu Rizal Bakrie, Chaerul Tanjung, dan Sandiaga Uno.
Dua Ketua Umum Ormas Islam besar Prof. Dr. Hadir Haedar Nashir dan Prof. Dr. Said Aqil Siroj, secara bersama akan menjadi nara sumber penting, juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Prof Dr. Din Syamsuddin.
“Pak Haedar Nashir dan Pak Said Aqil Siroj akan hadir dalam satu sesi”, tandas Nadjamuddin.
Rencana hadir Ketua DPR RI, Dr. Hj. Puan Maharani, Ketua DPD, dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.
Diagendakan KUII VII di Pangkal Pinang akan dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, sementara Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin, akan menutup perhelatan KUII ke-7. Wakil Presiden sendiri selama Kongres akan “berkantor” di Bangkas Belitung. (Lili).
